Pangdam IV/Diponegoro Hadiri Penutupan KPPD 2026 di Akmil Magelang
Magelang | KARONESIA.COM – Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat mendampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam penutupan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) 2026 yang digelar di Akademi Militer Magelang, Minggu (19/4/2026).



Forum strategis yang diikuti sekitar 650 Ketua DPRD dari seluruh Indonesia itu resmi ditutup oleh Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily.
Kehadiran dua pejabat tinggi TNI sekaligus dalam satu forum kepemimpinan daerah mencerminkan keseriusan institusi militer dalam mendukung penguatan kapasitas legislatif daerah. KPPD 2026 dirancang sebagai ruang untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mempererat koordinasi antar pimpinan DPRD dalam mendorong pembangunan nasional.
Dalam arahannya, Panglima TNI menegaskan bahwa situasi global saat ini menuntut kewaspadaan ekstra, terutama terkait dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu krisis energi dunia.
Meski kebutuhan energi nasional dinilai masih dalam kondisi aman, Agus Subiyanto mengingatkan seluruh pemangku kepentingan daerah untuk tidak lengah menghadapi dinamika geopolitik yang terus berubah.
Panglima TNI juga menekankan bahwa ancaman kontemporer tidak lagi terbatas pada konfrontasi militer semata. Persaingan atas sumber daya alam, menurut dia, kini menjadi medan pertarungan baru antarbangsa. Karena itu, Indonesia harus mampu mengelola kekayaan alamnya secara optimal sebagai fondasi ketahanan nasional dan kesejahteraan rakyat jangka panjang.
Di sisi kelembagaan, TNI terus bertransformasi melalui pembentukan satuan kewilayahan dan batalyon baru yang tidak semata berorientasi pada pertahanan. Satuan-satuan baru tersebut dirancang turut berkontribusi dalam pembangunan riil di sektor pertanian, peternakan, dan produksi pangan, sebuah pendekatan yang menempatkan militer sebagai mitra aktif dalam pembangunan daerah.
Kodam IV/Diponegoro sendiri menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya dalam menjaga keamanan wilayah, tetapi juga dalam mendorong percepatan pembangunan dan memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh.
Kehadiran Pangdam dalam KPPD 2026 menjadi simbol nyata dari sinergi antara TNI dan pimpinan legislatif daerah yang diharapkan terus menguat ke depan. (*)













