Menko Polkam: Presiden Prabowo Tak Pandang Bulu Tindak Koruptor
YOGYAKARTA | KARONESIA.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun yang terbukti melakukan korupsi, termasuk kepada orang-orang terdekat sekalipun.
Penegasan itu disampaikan Djamari dalam kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri, Menteri PKP, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa-Bali. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pracimosono Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
“Tidak ada istilah teman dekat Presiden atau siapa pun akan mendapat perlakuan khusus apabila terbukti melakukan korupsi. Presiden memilih untuk lebih menyayangi kepentingan rakyat Indonesia,” tegas Djamari di hadapan para kepala daerah dan pimpinan TNI-Polri se-Jawa-Bali.
Integritas Jadi Fondasi Penyelenggara Negara
Djamari menegaskan, Presiden Prabowo menempatkan kepentingan rakyat, integritas, dan penegakan hukum di atas segala kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, seluruh pejabat negara wajib menjunjung tinggi amanah jabatan serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang.
“Seluruh pejabat negara harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan salam dan apresiasi Presiden Prabowo kepada seluruh kepala daerah dan Forkopimda yang selama ini berhasil menjaga stabilitas wilayah sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik.
“Upaya pembangunan hanya dapat berjalan dengan baik apabila seluruh unsur di daerah kompak dan bersinergi. Jika tidak, yang dirugikan adalah masyarakat,” tambahnya.
Ruang Digital Jadi Medan Strategis Baru
Selain menyoroti isu korupsi, Djamari mengingatkan para pimpinan daerah bahwa tantangan stabilitas kini tidak hanya hadir di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital yang dipenuhi disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Ia menyebut ruang digital sebagai “padang Kurusetra baru” yang harus dikelola dan diamankan secara bersama-sama oleh seluruh unsur pemerintahan daerah.
“Banyak disinformasi, fitnah, dan kebencian yang disebarkan. Ini sangat serius dan harus kita hadapi bersama. Kita harus hadir di medan itu, karena jika tidak, akan dikuasai oleh pihak-pihak yang menyebarkan disinformasi, fitnah, dan kebencian,” kata Djamari.
Pejabat Wajib Jadi Teladan Rakyat
Menko Polkam juga menekankan pentingnya pencegahan konflik sosial melalui sinergi antarunsur Forkopimda. Seluruh penyelenggara negara, kata dia, pada hakikatnya berasal dari rakyat dan wajib bekerja untuk rakyat.
“Jagalah sikap, ucapan, dan tingkah laku agar tidak menyakiti hati rakyat. Hindari tindakan yang tercela dan jadilah teladan bagi masyarakat. Kepala daerah harus menjadi contoh bagi rakyatnya,” pesannya.
Menutup arahannya, Djamari mengajak seluruh kepala daerah untuk tidak berhenti mengabdi kepada masyarakat. “Jangan kita lelah, jangan kita bosan untuk terus bekerja demi kepentingan rakyat. Tugas kita adalah mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.
Mendagri Dorong Forkopimda Lebih Aktif
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian menyatakan, kegiatan silaturahmi Forkopimda digelar secara regional guna mendorong kompetisi sehat antardaerah dalam mendukung pembangunan nasional.
Tito menilai kawasan Jawa-Bali sebagai wilayah paling strategis secara ekonomi, pemerintahan, dan kependudukan di Indonesia. Oleh karena itu, stabilitas politik dan keamanan di kawasan ini harus terus diperkuat.
“Forkopimda yang kompak akan mampu mendeteksi dan mencegah potensi konflik lebih cepat, memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta mencegah terjadinya praktik korupsi di daerah. Dasar hukumnya sudah jelas,” ujar Tito.
Ia juga mendorong seluruh daerah untuk mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai instrumen penting dalam menjaga kondusivitas wilayah.
BPS: Jawa-Bali Huni 57 Persen Penduduk Indonesia
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, wilayah Jawa-Bali dihuni sekitar 162,87 juta jiwa atau 57,22 persen dari total penduduk Indonesia. Besarnya jumlah penduduk itu menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan daerah.
Amalia menegaskan, bonus demografi hanya akan memberi manfaat apabila dikelola dengan baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja yang memadai.
“Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus apabila kita gagal mengelolanya dengan benar. Karena itu, data yang akurat menjadi sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat,” jelas Amalia.
Ia juga mengapresiasi para gubernur, bupati, dan wali kota yang mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya strategis memperoleh data ekonomi akurat bagi perencanaan pembangunan daerah.
Kegiatan ini dihadiri para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan TNI-Polri, dan kejaksaan dari seluruh wilayah Jawa-Bali. Menko Polkam Djamari Chaniago didampingi Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan beserta para deputi dan staf khusus Kemenko Polkam.(*)
- Penulis: Tim Redaksi
- Editor: Lingga
- Sumber: Pendam IV Diponegoro
