GCP Dorong Ketahanan Pangan melalui Ekowisata Budaya dan Pendidikan SAKO
TANGERANG, KARONESIA.COM – Ketahanan pangan kembali menjadi salah satu isu strategis yang menentukan masa depan Indonesia. Di tengah dinamika ekonomi global, perubahan iklim, hingga tantangan geopolitik yang memengaruhi rantai pasok pangan dunia, setiap negara dituntut membangun kemandirian melalui potensi yang dimiliki. Indonesia tidak terkecuali. Dalam konteks inilah gagasan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita mendapat perhatian sebagai arah pembangunan yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas nasional.
Menurut pandangan Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), H Kurniawan, ketahanan pangan tidak cukup dipahami sebagai upaya meningkatkan produksi pertanian semata. Lebih dari itu, ketahanan pangan harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dunia pendidikan, pelaku usaha, serta komunitas budaya. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan kecukupan pangan, tetapi juga memperkuat identitas bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut memiliki relevansi dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan keberagaman budaya. Potensi pertanian, perikanan, perkebunan, hingga kearifan lokal sesungguhnya merupakan modal besar untuk mewujudkan kemandirian pangan. Sayangnya, potensi itu belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu ekosistem pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam perspektif GCP, pengembangan ekowisata berbasis budaya dapat menjadi salah satu instrumen pendukung ketahanan pangan. Desa-desa yang memiliki kekuatan budaya lokal sekaligus lahan produktif dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata edukatif. Pengunjung tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga belajar mengenai proses pertanian, pangan lokal, tradisi masyarakat, serta nilai-nilai pelestarian lingkungan.
Model pembangunan seperti ini memiliki efek ganda. Di satu sisi mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata, sementara di sisi lain menjaga keberlangsungan produksi pangan serta melestarikan budaya daerah. Ketahanan pangan akhirnya tidak hanya berbicara mengenai stok beras atau hasil panen, tetapi juga mengenai keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.
Aspek lain yang mendapat perhatian adalah penguatan sumber daya manusia. GCP menilai pembangunan bangsa harus dimulai dari pendidikan karakter yang dekat dengan realitas kehidupan masyarakat.
Salah satu gagasan yang dikedepankan adalah pengembangan SAKO (Sekolah Anak Kolong) sebagai ruang pendidikan alternatif yang memberikan akses pembelajaran, pembentukan karakter, kedisiplinan, serta semangat kebangsaan kepada generasi muda sesuai kebutuhan lingkungan mereka.
Keberadaan pendidikan seperti SAKO dipandang sebagai investasi jangka panjang. Ketahanan pangan tidak akan bertahan tanpa generasi yang memiliki pengetahuan, kepedulian terhadap lingkungan, dan semangat membangun desa. Pendidikan menjadi fondasi yang menghubungkan pembangunan ekonomi dengan pembangunan manusia.
Komitmen tersebut, menurut H Kurniawan, merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo. Dukungan tidak berhenti pada pernyataan politik, tetapi diwujudkan melalui berbagai gerakan sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting agar berbagai program strategis dapat berjalan efektif.
Pandangan serupa juga disampaikan Ketua GCP Tangerang Selatan, Daeng Rahmat. Menurutnya, keberhasilan program nasional sangat bergantung pada implementasi di daerah. Karena itu, masyarakat tidak boleh menjadi penonton dalam pembangunan. Mereka harus menjadi pelaku utama yang ikut menjaga ketahanan pangan, melestarikan budaya, mengembangkan potensi wisata lokal, dan meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda.
Daeng Rahmat menegaskan bahwa semangat gotong royong harus terus dihidupkan sebagai karakter bangsa. Ketika masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi, berbagai program pemerintah akan memiliki daya tahan yang lebih kuat. Pendekatan partisipatif juga memperkuat rasa memiliki terhadap setiap kebijakan pembangunan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
Dalam konteks global, ketahanan pangan kini menjadi ukuran penting kekuatan suatu negara. Krisis pangan yang melanda sejumlah kawasan dunia menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap impor memiliki risiko yang besar. Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya sebagai kekuatan ekonomi baru melalui ekowisata.
Namun, keberhasilan itu membutuhkan konsistensi kebijakan, sinergi lintas sektor, dan pengawasan yang berkelanjutan. Program yang baik harus disertai pelaksanaan yang transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan. Di sinilah organisasi kemasyarakatan seperti GCP dapat mengambil peran sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah.
Pada akhirnya, ketahanan pangan, ekowisata berbasis budaya, dan pendidikan melalui SAKO bukanlah tiga program yang berdiri sendiri. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan dalam membangun Indonesia yang mandiri, berdaya saing, serta berakar pada nilai-nilai budaya bangsa.
Komitmen mendukung Asta Cita Presiden Prabowo akan memiliki makna apabila diterjemahkan menjadi aksi nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat luas. Pembangunan nasional tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan bangsa menjaga pangan, merawat budaya, dan menyiapkan generasi penerus yang berkualitas.(*)
