Menakar Program MBG: Antara Kritik dan Harapan Generasi Emas 2045
Jakarta, Karonesia.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi ujian tata kelola di tengah luasnya cakupan penerima manfaat dan besarnya anggaran yang digelontorkan negara.
Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR), Yakub F. Ismail, menilai program tersebut tetap memiliki bobot strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia, kendati sejumlah persoalan pelaksanaan di lapangan belakangan mencuat ke publik.
Menurut Yakub, MBG tidak dapat dipandang sekadar sebagai program untuk mengenyangkan perut generasi bangsa. Ia menyebut kebijakan ini dirancang khusus untuk mendorong pembangunan kualitas manusia sejak usia dini, sehingga dampaknya baru akan terasa dalam jangka panjang.
Sorotan Publik dan Pentingnya Pengawasan
Belakangan, program MBG memang tak lepas dari kritik. Publik menyoroti sejumlah laporan dugaan keracunan makanan pada penerima manfaat di beberapa sekolah, hingga isu tata kelola dan dugaan penyimpangan yang dikaitkan dengan sejumlah pihak di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Yakub menegaskan, persoalan semacam itu tidak boleh dianggap enteng sebagai gangguan teknis semata. Setiap kasus, kata dia, perlu ditelusuri secara serius untuk memastikan akar masalahnya, mulai dari kemungkinan bahan baku yang kurang higienis, proses memasak yang belum sesuai standar kesehatan, hingga kelemahan pada rantai distribusi dan kebersihan dapur.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya membedakan antara dugaan, pemberitaan yang belum terverifikasi, dan fakta hukum yang telah melalui proses pembuktian. Prinsip praduga tak bersalah, menurutnya, tetap harus dijaga agar pengawasan terhadap MBG berjalan sehat tanpa menjatuhkan vonis sepihak.
“Kritik publik adalah bagian penting dari pengawasan demokratis, tetapi dugaan pelanggaran tetap harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Yakub.
Ia menambahkan, derasnya sorotan terhadap MBG semestinya dibaca sebagai sinyal bahwa program berskala nasional ini membutuhkan sistem pengawasan yang juga berskala nasional.
Pengawasan, lanjutnya, idealnya tidak hanya bergerak setelah masalah muncul, melainkan dibangun sebagai instrumen pencegahan yang mampu mendeteksi potensi persoalan sejak dini.
Dua Instrumen Digital yang Diusulkan
Untuk memperkuat pengawasan tersebut, Yakub mengusulkan dua instrumen digital yang dapat dikembangkan BGN. Pertama, dashboard monitoring isu yang berfungsi menghimpun, mengklasifikasikan, dan memperbarui perkembangan persoalan pelaksanaan MBG dari berbagai sumber secara berkala.
Sistem ini, kata dia, dapat memetakan isu berdasarkan wilayah, jenis persoalan, tingkat urgensi, hingga status tindak lanjutnya sehingga pemerintah memiliki semacam sistem peringatan dini.
Kedua, dashboard pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memuat basis data seluruh dapur MBG di Indonesia, mencakup lokasi, kapasitas layanan, jumlah penerima manfaat, standar operasional, hingga keluhan masyarakat dan tindak lanjut atas temuan di lapangan.
“Kedua instrumen ini bukan untuk mengambil alih kewenangan pengawasan resmi negara, melainkan membantu menghadirkan informasi yang lebih cepat, terstruktur, dan mudah diakses, baik oleh pengambil kebijakan maupun publik,” kata Yakub.
Dengan basis data semacam itu, ia berharap penanganan setiap persoalan MBG ke depan dapat dilakukan berdasarkan bukti dan data yang terukur, bukan semata mengikuti arus viralitas informasi di media sosial.
Dimensi Investasi Jangka Panjang
Di luar berbagai catatan kritis yang muncul, Yakub mengingatkan bahwa MBG merupakan kebijakan dengan visi jangka panjang yang menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, keberhasilan program ini tidak seharusnya diukur hanya dari besaran anggaran yang dikeluarkan negara setiap tahun, melainkan dari sejauh mana investasi tersebut membawa perubahan nyata pada kualitas generasi penerus bangsa.
Ia menjelaskan, pemenuhan gizi anak berkaitan erat dengan pertumbuhan fisik, kesehatan, kemampuan belajar, hingga produktivitas generasi mendatang dalam jangka panjang.
Selain dimensi kesehatan dan pendidikan, MBG juga dinilai memiliki dampak ekonomi yang nyata karena menciptakan permintaan terhadap bahan pangan lokal yang melibatkan petani, nelayan, peternak, pelaku usaha kecil, hingga tenaga kerja di berbagai daerah.
“Dengan desain dan pengawasan yang baik, program ini sebenarnya menciptakan ekosistem yang mempertemukan kepentingan gizi, pendidikan, kesehatan, sekaligus ekonomi masyarakat di tingkat lokal,” ujarnya.
Atas dasar itu, Yakub menilai kritik terhadap MBG semestinya tidak dipertentangkan dengan kebutuhan penguatan pengawasan. Menurutnya, keduanya harus berjalan beriringan, sebab semakin besar skala sebuah program pemerintah, semakin besar pula tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang menyertainya.
Ke depan, penguatan transparansi, keterbukaan data bagi publik, monitoring yang konsisten, serta respons cepat terhadap setiap persoalan di lapangan, disebut menjadi kunci agar Program Makan Bergizi Gratis dapat terus tumbuh dan benar-benar memberi manfaat bagi generasi penerus bangsa dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.(*)
Editor : Lingga
