KPK Bantah Isu Penjemputan Paksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Agendakan Panggilan Ulang
JAKARTA, KARONESIA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis keras narasi viral yang menyebut adanya tindakan penjemputan paksa terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan hal tersebut dalam tayangan di kanal YouTube resmi Liputan6, sebagaimana dikutip Karonesia.com, Rabu (21/10/2027), bahwa tidak ada tim penyidik yang mendatangi atau membawa pejabat bersangkutan sebagaimana dinarasikan dalam video yang beredar luas di media sosial.
Maraknya disinformasi terkait kasus korupsi di sektor pertanahan ini menyoroti kerapuhan publik terhadap bahaya hoaks di era digital. Kasus dugaan suap yang menyasar pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) bukan sekadar perkara hukum pejabat publik, melainkan isu krusial yang berdampak langsung pada kepastian hukum kepemilikan tanah masyarakat luas.
Ketika narasi bohong sengaja disebarkan, kepercayaan publik terhadap kepastian hukum dan tata kelola pertanahan nasional menjadi taruhannya.
Ketidakpastian informasi semacam ini berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat yang tengah memperjuangkan legalitas aset tanah mereka. Keterbukaan informasi yang akurat dari lembaga penegak hukum menjadi benteng utama agar warga terhindar dari simpang siur informasi yang menyesatkan.
Dalam keterangannya, Budi Prasetyo menjelaskan bahwa kementerian terkait dihubungkan dengan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan sertifikat HGB milik PT Summarecon Agung Tbk untuk wilayah Kabupaten Bogor.
Saat ini, tim penyidik KPK tengah berfokus menyusun langkah hukum selanjutnya dengan mengagendakan pemanggilan ulang terhadap Nusron Wahid.
KPK mengkaji penerbitan surat panggilan kedua dan akan memantau perkembangan situasi lapangan, termasuk mempertimbangkan opsi prosedur hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku. Pihak antirasuah juga menyampaikan harapan agar seluruh pihak terkait dapat bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung demi menjaga kelancaran penyidikan.
Sebagai upaya preventif menghadapi gempuran disinformasi di media sosial, masyarakat diimbau untuk selalu menerapkan prinsip saring sebelum bagikan (filter before share).
Pastikan untuk tidak langsung mempercayai potongan video singkat yang belum terverifikasi kebenarannya dan selalu merujuk pada saluran informasi resmi lembaga negara seperti KPK atau media massa yang terindeks resmi.
Langkah tanggap ini penting dilakukan guna mencegah penyebaran kepanikan publik serta menjaga kondusivitas penegakan hukum di tanah air.
KPK menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan penanganan perkara suap HGB ini secara transparan dan akuntabel sesuai koridor hukum. Kepatuhan semua pihak yang dipanggil sebagai saksi maupun saksi kunci akan menjadi tolok ukur keseriusan bersama dalam memberantas praktik korupsi di sektor pertanahan nasional.
Sumber Utama: Tayangan Kanal YouTube Resmi Liputan6
