Ketika BBM Naik, Rakyat Menanggung Beban yang Tidak Pernah Dibagi Rata
Jakarta | KARONESIA.COM – Ada ironi yang tidak pernah kita selesaikan: setiap kali harga BBM naik, pemerintah menyebut itu “penyesuaian,” sementara masyarakat menyebutnya “tekanan baru.” Dua frasa itu bukan sekadar perbedaan diksi, ia mencerminkan jurang persepsi yang dalam antara logika fiskal negara dan realitas hidup jutaan warga.
Kenaikan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex yang terjadi belakangan ini memang tidak datang dari ruang kosong. Konflik bersenjata antara Iran dan aliansi AS-Israel telah menyulut krisis energi yang nyata. Hampir seperlima pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz, jalur yang kini menjadi sengketa strategis di bawah bayang-bayang kendali Iran. Fluktuasi harga minyak mentah pun tak terhindarkan, dan nilai tukar rupiah yang tertekan memperparah situasi.
Dalam kerangka itu, keputusan menaikkan harga BBM nonsubsidi bisa dipahami secara logis. Berbeda dengan BBM bersubsidi yang menanggung beban fiskal langsung, BBM nonsubsidi memang dirancang mengikuti mekanisme pasar. Ketika pasar bergerak, harga pun menyesuaikan. Ini bukan konspirasi—ini adalah rumus saklak yang bekerja di seluruh dunia.
Namun, berhenti di situ adalah kesalahan analisis yang berbahaya.
Yang terjadi di balik “penyesuaian harga” itu adalah sebuah transfer beban. Secara teknis, BBM nonsubsidi dikonsumsi oleh kalangan yang lebih mampu, pemilik kendaraan baru, pelaku usaha logistik, industri manufaktur. Tapi dalam praktiknya, kenaikan itu menjalar ke bawah melalui rantai distribusi yang panjang.
Sopir truk menaikkan tarif angkut. Pengusaha warung makan menaikkan harga nasi. Pengelola kos menaikkan tarif listrik. Pada titik ujung rantai itu, yang paling terasa bukan pemilik Pertamax Turbo, melainkan ibu rumah tangga yang berbelanja di pasar tradisional.
Ini bukan sekadar efek samping kebijakan. Ini adalah konsekuensi struktural yang seharusnya sudah diperhitungkan sejak awal desain kebijakan.
Masalahnya bukan hanya soal lonjakan harga sesaat. Yang lebih mengkhawatirkan adalah pola berulang yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Indonesia, menurut catatan yang ada, menjadi salah satu negara di ASEAN yang paling lambat melakukan penyesuaian harga BBM pasca-pecahnya konflik Timur Tengah kali ini.
Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Laos telah bergerak lebih cepat, ada yang menaikkan, ada yang justru memperkuat mekanisme perlindungan konsumen secara bersamaan. Indonesia memilih menunggu, lalu menaikkan tanpa paket mitigasi yang setara.
Keterlambatan itu bukan tanpa konsekuensi. Selisih waktu yang panjang antara kenaikan harga global dan respons domestik menciptakan tekanan ganda: beban anggaran negara membengkak di satu sisi, sementara ekspektasi harga masyarakat sudah terlanjur terbentuk di sisi lain. Ketika kenaikan akhirnya datang, guncangan psikologisnya justru lebih dalam dari seharusnya.
Dalam konteks ini, kita perlu mempertanyakan efektivitas kebijakan energi yang masih bersifat reaktif. Pemerintah merespons gejolak, bukan mengantisipasinya. Padahal, tanda-tanda perang Iran-AS-Israel di Timur Tengah sudah terbaca jauh sebelum eskalasi terjadi. Proyeksi risiko terhadap harga minyak bukan barang baru di meja para perencana energi.
Sulit untuk mengabaikan bahwa ketiadaan kebijakan penyangga yang memadai seperti dana stabilisasi harga atau subsidi tertarget yang diperkuat jauh hari, mencerminkan kelemahan dalam perencanaan jangka menengah. Kita memiliki APBN yang ketat, tetapi tidak memiliki bantalan yang cukup untuk meredam kejutan eksternal.
Bagi dunia usaha, terutama sektor logistik, manufaktur, dan makanan-minuman yang sangat sensitif terhadap biaya energi, kenaikan BBM bukan hanya soal margin yang tergerus. Ia bisa menjadi faktor pengambil keputusan bagi investor asing yang sedang mempertimbangkan ekspansi ke Indonesia. Ketidakpastian harga energi adalah salah satu variabel paling dihindari dalam kalkulasi bisnis jangka panjang.
Kita tidak bisa terus membaca kenaikan BBM semata-mata sebagai respons teknis terhadap pasar global. Di balik setiap keputusan harga, ada pilihan politik: siapa yang menanggung beban lebih besar, dan siapa yang dilindungi lebih dulu.
Selama pertanyaan itu tidak dijawab dengan jujur dan terstruktur melalui kebijakan perlindungan sosial yang adaptif, subsidi tertarget yang tepat sasaran, dan komunikasi publik yang tidak berhenti di angka maka kenaikan BBM berikutnya hanya akan menjadi ulangan dari babak yang sama: pemerintah menyesuaikan, rakyat menyerap, dan ketimpangan diam-diam melebar.
Energi bukan sekadar urusan fiskal. Ia adalah soal keadilan distribusi. Dan soal itu, kita masih berutang jawaban.
