Jakarta, (KARONESIA.COM) – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai hasil survei Litbang Kompas tentang citra tiga lembaga penegak hukum di Indonesia menunjukkan anomali persepsi publik. Survei tersebut mencatat citra positif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkat signifikan dari 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen di Januari 2025, diikuti Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan 70 persen, dan Polri di posisi terakhir dengan 65,7 persen.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan keheranannya atas hasil survei tersebut. Ia menilai citra yang tercermin dari survei tidak sepenuhnya sejalan dengan capaian masing-masing lembaga penegak hukum.
“Prestasi Kejagung, misalnya, mencatat keberhasilan besar meski jarang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kejagung berhasil mengungkap kasus besar seperti korupsi Asabri, Jiwasraya, hingga perkara terkait Richard Zarof yang menyita lebih dari Rp1 triliun,” kata Boyamin dalam keterangannya.
Sementara itu, Polri dinilai sukses menjaga keamanan, terutama dalam mengawal Pemilu dan Pilkada Serentak. Selain itu, respons cepat Polri terhadap kasus-kasus viral di masyarakat turut menjadi pencapaian yang signifikan.
Namun, Boyamin menyebut capaian KPK masih berkutat pada pola lama. “OTT yang dilakukan KPK cenderung menyasar kasus-kasus kecil. Pimpinan baru KPK pun belum menunjukkan gebrakan besar, meskipun upaya menuntaskan kasus Harun Masiku dengan menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka patut diapresiasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kegagalan KPK dalam tugas pencegahan korupsi dan supervisi lembaga lain. Menurut MAKI, kebocoran anggaran negara dan minimnya sinergi dengan lembaga lain menjadi catatan penting bagi KPK.
Meski begitu, MAKI tetap menghormati hasil survei Litbang Kompas dan menganggapnya sebagai sarana evaluasi. “Kami mengapresiasi survei ini, tetapi masyarakat perlu dicerdaskan agar mampu menilai secara objektif. Prestasi lembaga penegak hukum harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan persepsi,” kata Boyamin.
MAKI juga menegaskan pentingnya konsistensi lembaga penegak hukum dalam memperbaiki kinerjanya. “Apapun hasil survei, jangan sampai melemahkan semangat. Prestasi yang lebih hebat dan berkesinambungan harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Ia berharap upaya edukasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara masif untuk menciptakan penilaian yang lebih obyektif terhadap citra lembaga penegak hukum. (@2025)
