Jakarta, (KARONESIA.COM) – Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Perhubungan RI, Dedy Purwagandhi, bersama jajaran kementeriannya di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (28/11/2024). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama strategis antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Perhubungan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi masing-masing lembaga.
Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung menyatakan komitmennya untuk terus mendukung Kementerian Perhubungan, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi. “Kejaksaan Agung siap untuk berkoordinasi dan memberikan masukan terkait langkah-langkah pencegahan korupsi yang dapat diterapkan di lingkungan Kementerian Perhubungan,” ujar Burhanuddin.
Menteri Perhubungan Dedy Purwagandhi mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin selama ini dan menyampaikan terima kasih atas pendampingan yang diberikan oleh Kejaksaan Agung, terutama dalam pengawasan Proyek Strategis Nasional yang sedang dijalankan kementeriannya.
“Kerja sama dengan Kejaksaan telah berjalan dengan baik, dan kami berharap dapat terus mempererat hubungan ini, terutama dalam hal pendampingan hukum terkait proyek-proyek besar yang kami kelola,” ungkap Dedy.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Perhubungan juga mengajukan untuk memperkuat kemitraan dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Mengingat Kementerian Perhubungan memiliki berbagai perguruan tinggi dan Balai Pendidikan serta Pelatihan yang tersebar di seluruh Indonesia, ia mengusulkan agar Kejaksaan Agung dapat berperan sebagai pengisi materi dalam pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan hukum.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pegawai Kementerian Perhubungan serta mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di sektor transportasi.
Kunjungan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kementerian Perhubungan, di antaranya Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol. (Purn.) Drs. Suntana, M.Si., Sekretaris Jenderal Novie Riyanto Raharjo, serta para Direktur Jenderal yang membawahi berbagai sektor transportasi, mulai dari perhubungan darat, laut, udara, hingga perkeretaapian.
Kerja sama antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Perhubungan diharapkan dapat lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam pengelolaan proyek transportasi strategis di masa depan. (@2024)
