”Peacekeeping Not Peacemaking”, Indonesia Minta PBB Evaluasi Keamanan
Jakarta | KARONESIA.COM – Di tengah duka cita mendalam yang menyelimuti bangsa atas gugurnya tiga prajurit TNI kontingen United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), pemerintah Indonesia menyuarakan pesan krusial kepada dunia internasional.
Pasukan penjaga perdamaian tidak seharusnya ditempatkan di zona pertempuran aktif dan menjadi sasaran serangan mematikan.
Insiden tragis yang merenggut nyawa Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, serta Kopda Anumerta Farizal Rhomadon, sekaligus melukai tiga personel lainnya, menjadi pengingat keras bahwa situasi di lapangan telah melampaui batas mandat awal.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan dengan tegas batasan mendasar yang harus dihormati oleh seluruh pihak. “Mereka dilatih dan diperlengkapi untuk menjaga perdamaian, bukan untuk berperang,” ujar Menlu Sugiono dalam keterangannya di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.
Pernyataan ini menegaskan konsep dasar “Peacekeeping, Not Peacemaking”. Personel yang dikirim tidak dipersiapkan untuk melakukan serangan atau terlibat konflik bersenjata langsung. Mereka hadir dengan mandat PBB untuk menjaga stabilitas, memantau gencatan senjata, dan membantu proses kemanusiaan.
Oleh karena itu, setiap serangan terhadap mereka merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip perdamaian dunia.
Merespons kejadian memilukan ini, pemerintah tidak hanya berdiam diri. Melalui jalur diplomatik, Indonesia telah meminta diadakannya Rapat Luar Biasa Dewan Keamanan PBB yang langsung disetujui oleh Prancis selaku penholder isu Lebanon.
Dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan dua poin utama: mengutuk keras segala bentuk agresi terhadap pasukan perdamaian dan menuntut dilakukannya investigasi menyeluruh untuk menemukan kebenaran dan pihak yang bertanggung jawab. Pemerintah menekankan bahwa keselamatan nyawa prajurit adalah prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar lagi.
Atas dasar itulah, Indonesia mendorong PBB untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran dan menyeluruh terhadap sistem keamanan di seluruh wilayah penugasan, namun menjadi sangat mendesak untuk diterapkan di Lebanon yang saat ini kondisinya sangat rawan.
Pemerintah berkomitmen penuh memastikan bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan bangsa tidak menjadi sia-sia. Negara hadir untuk menjamin perlindungan maksimal diberikan kepada setiap putra terbaiknya yang bertugas di luar negeri.
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia serius memperjuangkan hak dan keselamatan prajuritnya di mata dunia, demi terciptanya misi perdamaian yang benar-benar aman, manusiawi, dan sesuai dengan mandat yang diemban.(red)
- Penulis: Redaksi KARONESIA.COM
- Editor: Lingga
- Sumber: Setkab RI
