JAM-Pidum Setujui 11 Restorative Justice, Salah Satunya di Kotawaringin Timur
“Restorative Justice bukan sekadar penghentian perkara, tapi upaya mencapai keadilan bagi semua pihak.”
Tag: Hukum
Read More
Kejati Lampung Periksa Eks Sekwan DPRD Tanggamus Terkait Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas
“Butuh kehati-hatian dan kecermatan untuk menghindari kesalahan dalam penegakan hukum.” – Dr. Kuntadi
STIH Adhyaksa Gelar Seminar Hukum Keuangan, Ini Pesan JAM-Datun
“Regulasi keuangan yang kuat harus seimbang antara inovasi dan perlindungan hak masyarakat.”
Kejagung Periksa 10 Saksi Dugaan Korupsi Minyak Mentah Pertamina
“Kami terus mendalami keterkaitan setiap pihak untuk memastikan kejelasan perkara.”
Dugaan Korupsi Rp17 Miliar Proyek Chromebook, Kejati Lampung Telaah Laporan
Bandar Lampung (KARONESIA.COM) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung tengah menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan 2.100 unit Chromebook senilai Rp17,45 miliar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Laporan tersebut diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD), Rabu (12/2/2025). Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Lampung,…
Mega Korupsi Pertamina, Bamsoet: Jangan Jadi Bola Liar!
“Kejagung harus bertindak cepat agar kasus ini tidak menjadi bola liar yang memicu spekulasi.”
Dugaan Korupsi Tol Betung-Tempino: Kejaksaan Tetapkan 2 Tersangka Resmi
Tim Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin saat penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Tol Betung-Tempino.
Skandal Minyak Mentah Pertamina, Kejagung Periksa 8 Saksi
“Kami terus mendalami keterlibatan pihak-pihak terkait dalam kasus ini,” ujar sumber di Kejaksaan Agung.
JAM-Pidum Setujui 4 Restorative Justice, Salah Satunya Kasus Pencurian Motor
“Restorative justice bukan hanya soal menghentikan perkara, tetapi bagaimana hukum dapat menghadirkan keadilan yang lebih bermakna bagi masyarakat.”
Catatan Politik Senayan: Merawat Asa Good Governance di Tengah Perilaku Koruptif
“Kegagalan mewujudkan good governance yang berulang-ulang bisa berakibat fatal bagi bangsa.”