Kejagung Periksa 10 Saksi Dugaan Korupsi Minyak Mentah Pertamina
"Kami terus mendalami keterkaitan setiap pihak untuk memastikan kejelasan perkara."
Tag Hukum
Dugaan Korupsi Rp17 Miliar Proyek Chromebook, Kejati Lampung Telaah Laporan
Bandar Lampung (KARONESIA.COM) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung tengah menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan 2.100 unit Chromebook senilai Rp17,45 miliar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Laporan tersebut diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi…
Mega Korupsi Pertamina, Bamsoet: Jangan Jadi Bola Liar!
“Kejagung harus bertindak cepat agar kasus ini tidak menjadi bola liar yang memicu spekulasi.”
Dugaan Korupsi Tol Betung-Tempino: Kejaksaan Tetapkan 2 Tersangka Resmi
Tim Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin saat penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Tol Betung-Tempino.
Skandal Minyak Mentah Pertamina, Kejagung Periksa 8 Saksi
"Kami terus mendalami keterlibatan pihak-pihak terkait dalam kasus ini," ujar sumber di Kejaksaan Agung.
JAM-Pidum Setujui 4 Restorative Justice, Salah Satunya Kasus Pencurian Motor
“Restorative justice bukan hanya soal menghentikan perkara, tetapi bagaimana hukum dapat menghadirkan keadilan yang lebih bermakna bagi masyarakat.”
Catatan Politik Senayan: Merawat Asa Good Governance di Tengah Perilaku Koruptif
"Kegagalan mewujudkan good governance yang berulang-ulang bisa berakibat fatal bagi bangsa."
Kejati Lampung Telaah Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas dan Surat Kabar
“Pemberantasan korupsi harus tegas dan menyeluruh agar ada efek jera bagi para pelaku,” kata Seno Aji.
Kejaksaan Agung Periksa 3 Saksi dan 7 Tersangka Dugaan Korupsi Pertamina
"Pemeriksaan ini merupakan langkah penting dalam mengungkap jaringan dugaan korupsi yang merugikan negara dalam tata kelola minyak mentah Pertamina," kata sumber di Kejaksaan Agung.
JAM-Pidum Setujui 4 Restorative Justice, Salah Satunya di Bali
"Pendekatan keadilan restoratif tidak hanya menyelesaikan perkara secara hukum, tetapi juga mengembalikan harmoni sosial," kata seorang pengamat hukum dari Universitas Indonesia.
