Edi Suhita Terpilih Jadi Ketua APINDO Kalbar Periode 2026–2031

PUTUSSIBAU, KARONESIA.COM – Edi Suhita resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantan Barat periode 2026–2031.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) III APINDO Kalbar yang berlangsung khidmat di Putussibau, Selasa (9/6/2026). Forum tertinggi pengusaha tingkat provinsi ini berhasil memunculkan nakhoda baru yang siap membawa organisasi melangkah lebih progresif.

Melalui Proses Demokratis

Terpilihnya Edi Suhita sebagai Ketua APINDO Kalbar diputuskan secara sah melalui Sidang Pleno II. Sebelum memasuki tahap pemilihan, panitia telah membuka penjaringan bakal calon secara terbuka sejak 25 hingga 31 Mei 2026 demi menjaga transparansi organisasi.

Mekanisme pemilihan berjalan demokratis dan memenuhi kuorum. Sebanyak 10 Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) dari total 14 DPK APINDO di seluruh wilayah Kalimantan Barat hadir dan memberikan hak suara mereka. Tingginya partisipasi ini memberikan legitimasi yang kuat bagi kepemimpinan Edi Suhita untuk lima tahun ke depan.

Menjalankan Mandat Organisasi

Pelaksanaan Musprov III ini merupakan langkah konstitusional organisasi untuk mengisi kekosongan kepemimpinan. Agenda ini merujuk pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO Nomor 151/SK-DPN/1.1/2B/IV/26 terkait penunjukan caretaker DPP APINDO Kalimantan Barat.

Seluruh tahapan dipastikan berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Munas Khusus APINDO Tahun 2022. Hal ini menegaskan komitmen APINDO dalam menerapkan tata kelola organisasi yang akuntabel, bersih, dan profesional.

Fokus Pulihkan Ekonomi Daerah

Usai resmi ditetapkan sebagai Ketua APINDO Kalbar, tantangan besar sudah menanti. APINDO Kalbar berkomitmen langsung tancap gas memperkuat sinergi lintas sektor guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui semangat “Pengusaha Bersatu, Indonesia Maju”, organisasi ini akan berfokus pada penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan investasi, serta pemberdayaan pelaku UMKM lokal.

Selain itu, kolaborasi erat dengan pemerintah daerah dan serikat buruh akan diakselerasi demi membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat.(red)