14 Ganjalan Usaha Ancam Investasi, Ini Kata APINDO
Jakarta, KARONESIA.com – Di balik data pertumbuhan ekonomi yang terlihat stabil, dunia usaha Indonesia sebenarnya masih bergulat dengan lebih dari 14 persoalan mendasar di sektor riil — mulai dari harga gas, pasokan bahan baku, hingga tata ruang. Persoalan-persoalan inilah yang kini didorong Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk segera dibenahi, demi menjaga ketahanan ekonomi nasional, arus investasi, dan lapangan kerja yang ada.
Desakan ini muncul di tengah tekanan yang tidak ringan: fragmentasi ekonomi global, perubahan kebijakan perdagangan antarnegara, gangguan rantai pasok, serta harga energi dan komoditas yang naik-turun tak menentu. Bagi APINDO, kombinasi faktor eksternal ini membuat pembenahan di dalam negeri menjadi semakin mendesak untuk segera dilakukan.
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menyoroti sejumlah persoalan struktural yang menurutnya masih membebani dunia usaha: biaya produksi yang tinggi, bahan baku yang terbatas, ongkos logistik dan energi yang mahal, serta regulasi dan birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Baginya, akar masalah inilah yang harus dibenahi lebih dulu, bukan sekadar gejalanya.
“Jika kita sungguh ingin mencegah PHK, kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita harus berani memperbaiki permasalahan hulunya,” tegas Shinta dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO XXXV 2026 di Makassar, Rabu (12/8).
Istilah “hulu” dan “hilir” yang kerap disebut dalam forum ekonomi ini sebenarnya merujuk pada tahapan proses produksi: hulu mencakup penyediaan bahan baku, energi, dan regulasi dasar usaha, sementara hilir adalah tahap produksi akhir hingga distribusi ke konsumen.
Menurut APINDO, selama ini perhatian publik dan pembuat kebijakan lebih banyak tertuju ke persoalan hilir, sementara akar masalah di hulu justru kurang tersentuh.
Sinyal dukungan terhadap arah ini juga datang dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih kuat, ditopang stabilitas inflasi, optimisme manufaktur, pertumbuhan kredit, investasi, dan ekonomi digital.
Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat iklim investasi lewat deregulasi, pengembangan kawasan ekonomi khusus, transisi energi, dan kemitraan strategis dengan pelaku usaha.
Dari sisi pangan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambahkan bahwa swasembada pangan menjadi fondasi penting bagi kedaulatan ekonomi. Reformasi regulasi, peningkatan produktivitas pertanian, penguatan kesejahteraan petani dan nelayan, hingga pembangunan ekosistem desa yang terintegrasi dengan pembiayaan dan infrastruktur disebut terus didorong pemerintah.
Sebagai langkah konkret, APINDO telah membentuk Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha, tim yang bertugas mengidentifikasi, memetakan, dan mengawal penyelesaian berbagai hambatan usaha hingga tuntas. Saat ini tim tersebut tengah mengawal lebih dari 14 isu prioritas, mencakup pasokan bahan baku, harga gas, logistik, tata ruang, RKAB mineral dan batu bara, sertifikasi halal, pengelolaan sampah dan EPR, ekspor komoditas, pariwisata, hingga penyempurnaan RUU Ketenagakerjaan.
Dengan belasan isu yang masih menunggu penyelesaian, langkah selanjutnya akan sangat bergantung pada seberapa cepat pemerintah dan pelaku usaha menerjemahkan komitmen ini menjadi kebijakan konkret di lapangan sebelum tekanan di hulu benar-benar berubah menjadi gelombang PHK di hilir.(*)
Editor : Lingga
