KPK Tetapkan 8 Tersangka Suap HGB Summarecon, Empat Di Antaranya Orang Kepercayaan Menteri ATR/BPN
Jakarta, Karonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari total tersangka tersebut, lembaga antirasuah menduga empat orang di antaranya merupakan orang kepercayaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Penetapan status hukum ini diumumkan menyusul rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penyidik KPK di wilayah Jabodetabek, (14/9/2026).
Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein membeberkan identitas kedelapan tersangka yang berasal dari unsur birokrasi kementerian, korporasi swasta, hingga pihak luar yang terseret dalam pusaran perkara.
Empat tersangka yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN masing-masing adalah:
- Mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto (ARF),
- Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq (FEZ),
- Erwin (ERW) pihak swasta
- Muhammad Fakhry (MF) pihak swasta
“ERW selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri, dan terakhir MF selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri,” ujar Taufik menjelaskan konstruksi perkara.
Selain keempat nama tersebut, KPK turut menetapkan empat tersangka lainnya dari unsur pejabat struktural kementerian dan korporasi yaitu:
- Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri,
- Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.
Dari unsur swasta dan korporasi, lembaga anti rasuah menetapkan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi bersama seorang pihak swasta bernama Rizal Pahlevi.
Kasus rasuah ini menyoroti kerentanan tata kelola perizinan pertanahan, khususnya dalam penerbitan HGB bagi korporasi properti besar.
Keterlibatan pejabat tinggi kementerian teknis bersama pimpinan perusahaan terbuka menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat terhadap celah korupsi sektor agraria yang berdampak langsung pada integritas pelayanan publik serta kepastian hukum investasi di tanah air.
Hingga saat ini, proses penyidikan lanjutan serta penahanan terhadap para tersangka terus didalami oleh tim penyidik KPK guna mengusut tuntas aliran dana dan keterlibatan pihak lain dalam perkara suap pengurusan perizinan tersebut.)*)
Penulis : tim redaksi
