Insert. Aktivis Sumut gelar aksi dukung Jampidsus Febrie Adriansyah di depan Gedung KPK, Jakarta.
Karonesia.com | Editor: Lingga
Copyright © KARONESIA 2025
Jakarta (KARONESIA.COM) – Munculnya gerakan perlawanan terhadap Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Dr. Febrie Adriansyah, menyulut reaksi keras dari aktivis dan tokoh pemuda Sumatera Utara. Mereka menilai laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Febrie sebagai upaya sistematis yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk melemahkan pemberantasan korupsi.
Gerakan dukungan itu disuarakan langsung oleh Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah), Edison Tamba, dalam aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/4/2025) kemarin. Ia menilai laporan terhadap Jampidsus tak lebih dari bentuk perlawanan para mafia hukum dan koruptor yang terusik oleh langkah-langkah tegas Kejagung.
“Kami datang dari Sumut memberi dukungan penuh kepada Dr. Febrie Adriansyah. Tuduhan itu diduga diciptakan sebagai serangan balik dari mereka yang terganggu oleh pengungkapan skandal besar,” ujar Edison, yang akrab disapa Edoy, dalam orasinya.
Ia menyebut Febrie sebagai anugerah yang telah membawa Kejaksaan Agung berani menyentuh kasus-kasus kakap seperti Jiwasraya, Asabri, BTS, jalan tol MBZ, timah, hingga korupsi sektor energi dan sumber daya alam. Menurutnya, belum pernah sebelumnya aparat hukum berani membongkar kasus sebesar ini secara masif dan konsisten.
Komisi Kejaksaan juga telah menanggapi isu tersebut. Ketua Komisi Kejaksaan, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, memastikan bahwa hasil klarifikasi terhadap Febrie tidak menemukan pelanggaran apa pun dalam pelaksanaan tugasnya. Pemeriksaan itu dilakukan menyusul laporan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi ke KPK atas empat dugaan pelanggaran, termasuk kasus Jiwasraya dan tata niaga batu bara.
Pujiyono menilai laporan itu sebagai bagian dari dinamika pro dan kontra terhadap langkah berani Kejaksaan. “Kami tidak menemukan pelanggaran. Komjak telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan hasilnya bersih,” tegasnya.
Febrie sendiri menanggapi laporan ke KPK dengan tenang. Ia menyebut tekanan semacam itu sebagai hal biasa dalam penanganan perkara besar. “Semakin besar perkara yang diungkap, semakin besar pula serangannya. Itu bagian dari risiko penegakan hukum,” kata Febrie.
Edoy pun memperingatkan KPK agar tidak terjebak pada laporan yang sarat kepentingan. Ia mendesak KPK agar lebih selektif dan tidak menjadi alat pihak tertentu yang ingin membenturkan lembaga antikorupsi dengan Kejaksaan.
“Kami siap turun lagi di hari Senin depan dengan jumlah massa lebih besar jika ada aroma kriminalisasi terhadap Jampidsus. Kejaksaan punya pengawasan internal. KPK harus berani lawan intervensi,” tegasnya, saat dikonfirmasi media, Jumat (18/04/2025)
Dukungan dari masyarakat sipil terhadap Jampidsus menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap keberanian Kejaksaan dalam menindak korupsi sedang berada di titik tertinggi. Pemerintah dan seluruh lembaga penegak hukum perlu membaca sinyal ini dengan bijak. Publik tak ingin perang melawan korupsi direcoki oleh agenda tersembunyi yang bisa merusak marwah keadilan. (#)
