KARONESIA.COM, Tangerang Selatan – Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kota Tangerang Selatan dalam rangka “Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Pilpres/Wapres Tahun 2024”, diselenggarakan di Pranaya Boutique Hotel, Kec Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (28/12/2023).
Para pejabat yang hadir dari TNI, Polri, Bawaslu Tangsel, KPU Tangsel serta stakeholder lainnya menyampaikan paparan terkait kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah tersebut.
Setelah mendengarkan paparan dari instansi terkait, Walikota Tangerang Selatan H Benyamien Davnie menyampaikan pentingnya memperhatikan tahapan-tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, terutama karena pelaksanaan pemilu akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 dan kita sudah memasuki akhir tahun 2023.
“Dalam rangka memastikan kesiapan pelaksanaan, perlu direncanakan dengan matang dan dikoordinasikan khususnya dari aspek sumber daya manusia, petugas pemilu maupun petugas pengamanan pemilu,” ujar Walikota.
Menurut Walikota, seluruh Forkopimda, Forkopimcam, penyelenggara Pemilu serta hadirin, sudah memahami tugas dan tanggung jawab mereka pada Pemilu tahun 2024. Tugas kepala daerah adalah memfasilitasi seluruh lembaga negara, seperti KPU, Bawaslu, unsur vertikal, dan seluruh lembaga lainnya yang berkaitan dengan Pemilu untuk menyukseskan pesta demokrasi yang akan datang.
Walikota Benyamin juga menambahkan, pentingnya memperhatikan aspek materiil, seperti kelengkapan alat pemilu dan tempat pelaksanaan pemilu, khususnya di lingkungan masyarakat dan alokasi publik yang harus memperhatikan aturan penempatan alat perlengkapan kampanye dan pelaksanaan kampanye. Sebab, hal ini sering menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.
Sudah ada informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait regulasi atau aturan pelaksanaan, kesiapan petugas pemilu dan pengawas pemilu, serta petugas pengamanan pemilu yang mudah-mudahan bisa diantisipasi secara dini agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar.
“Walikota menjelaskan bahwa pada Pemilu tahun 2019 banyak petugas yang mengalami kelelahan dan menjadi traumatik bagi sebagian masyarakat. Kondisi kesehatan petugas, terutama pada tingkat PPK, PPS, dan khususnya para petugas di TPS yang melibatkan masyarakat dari berbagai kondisi, perlu dimonitoring hingga petugas tersebut siap dalam waktu pelaksanaannya,” tambahnya.
Dijelaskan Benyamien bahwa, di Kota Tangerang Selatan memiliki jumlah TPS sekitar 3.384 titik alokasi TPS, dengan rata-rata 7 orang per TPS. Itu artinya memerlukan tenaga masyarakat sekitar 26.768 orang untuk 54 kelurahan. Perekrutan petugas TPS untuk melayani sekitar 1.022.237 warga masyarakat yang akan mencoblos serentak pada hari itu.
Walikota menegaskan bahwa ujung tombak pelaksanaan pemilu adalah pada petugas KPPS, dan kondisi kesehatan petugas menjadi pokok utama permasalahan yang harus dipertanggung jawabkan.
“Saya harapkan agar KPU dan Dinas Kesehatan dapat melaksanakan koordinasi dan monitoring secara intensif untuk terus memantau kondisi para petugas TPS yang telah terdaftar karena kondisi kesehatan sangat menentukan kelancaran pelaksanaan,” ucap Walikota.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat sebagai petugas TPS merupakan unsur yang paling menentukan kelancaran Pemilu. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara unsur aparat kewilayahan seperti Camat, Lurah, hingga tingkat RT dan RW.
Selanjutnya, Walikota juga menyampaikan perhatiannya terhadap regulasi atau peraturan terkait alat peraga kampanye (APK), dimana alat peraga kampanye ini sering menjadi masalah di lapangan. “Aturan mana yang diperbolehkan dan yang tidak boleh harus benar-benar ditegaskan dan disosialisasikan kepada masyarakat”, pintanya.
“Ia menambahkan hal-hal kecil sering kali menjadi sumber gesekan dan konflik antara masyarakat pendukung para calon atau kandidat pasangan Pemilu. Oleh karena itu, ia mengajak Ketua Bawaslu untuk memperhatikan hal ini agar tidak menjadi kendala selanjutnya jika ada permasalahan yang terjadi”.
Selain membahas kesiapan Pemilu, Walikota Tangerang Selatan juga menyampaikan pentingnya pengamanan Natal dan Tahun Baru. Dia berharap wilayah Kota Tangerang tetap aman dan perayaan tahun baru dapat terdeskripsi bukan hanya sejalan dengan rencana namun masyarakat juga merasa nyaman.
“Kami mengajak unsur Forkopimda untuk ikut memantau dan memonitoring pelaksanaan pengamanan, terutama di malam Tahun Baru tanggal 31 Desember 2023 yang akan datang,” tutup Walikota.
Tampak hadir di acara itu, Drs.H.Benyamin Davnie Walikota Tangsel, H. Pilar Saga Ichsan S.T Wakil Walikota Tangsel, H. Abdul Rasyid, S.Ag Ketua DPRD Kota Tangsel, Ibu Silpia Rosalina, S.H,.M.H Kepala Kejari Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo Sekda Kota Tangsel, Letkol Inf Endik Hendra Sandi,S.Sos.,M.I.Pol. Dandim 0506/Tgr, AKBP Faisal Febryanto, S.I.K,.M.Si Kapolres Tangsel, Satryia Eka Putra,S.H,M.H Kepala BNNK Kota Tangsel, Ibu Shinta Purwitasari, SH ,St,MH Kepala BPN Tangsel, Bani Khosyatullah Kaban Kesbangpol Kota Tangsel, Mayor Kav Sutarto Danramil 03/ Srp, Kompol Andika Muslim ,SH , S.I.K Kapolsek Serpong, Andi PN Tangerang, Oky Kasi Intel Imigrasi Tangerang. M. Acep Ketua Bawaslu Tangsel, Ajad Sudrajad Komisioner KPU Tangsel. Iwan Manalu Kaposda BIN Tangsel. Oky Rudiyanto Kasatpol PP Tangsel dan para Camat Se Tangsel. (#)
