Jaksa Agung Tegaskan Dukungan untuk Proyek Strategis Nasional di Sulut

Manado (KARONESIA.COM) – Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan dukungan penuh Kejaksaan kepada Program Strategis Nasional saat kunjungan kerja di Sulawesi Utara, Selasa (24/2/2026). Ia memuji capaian daerah sekaligus memberi instruksi tegas soal penegakan hukum dan pendampingan proyek.

“Serapan anggaran Sulawesi Utara pada 2025 mencapai 99,2% dan realisasi PNBP Rp22 miliar, atau 173,32% dari target,” kata Jaksa Agung dalam pengarahannya. Pernyataan itu menjadi dasar permintaan agar pendampingan hukum dipertegas pada proyek-proyek bernilai besar.

Dampak ke publik langsung terlihat: Bidang Intelijen disebut mendampingi enam Proyek Strategis Nasional senilai Rp6,3 triliun. Kejaksaan juga memverifikasi 132 lahan untuk Program Makan Bergizi Gratis yang ditargetkan meningkatkan akses gizi di wilayah setempat.

Jaksa Agung menekankan reformasi penuntutan yang lebih humanis. Ia menyebutkan 66 perkara telah diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sepanjang 2025. Namun, ia memberi catatan penting: pembentukan Balai Rehabilitasi di Sulawesi Utara harus dipercepat untuk mendukung kebijakan itu.

Soal korupsi, ia menginstruksikan agar penanganan tidak berhenti pada kasus kecil. “Jangan hanya fokus pada kasus Dana Desa; berani tindak perkara merugikan negara lebih besar,” ujarnya, mengimbau profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum.

Kunjungan juga berisi peringatan internal. Jaksa Agung meminta setiap insan Adhyaksa menjaga marwah institusi, berhati‑hati menggunakan media sosial, dan menghindari perilaku yang bisa mendiskreditkan lembaga. Ia mengingatkan tentang kemungkinan gerakan “corruptors fight back” yang mencari celah mendiskreditkan penegak hukum.

Kegiatan dihadiri pejabat tinggi Kejaksaan, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacoeb Hendrik Pattipeilohy dan sejumlah asisten serta kepala kejaksaan negeri. Kunjungan memadukan evaluasi kinerja, pendampingan proyek, dan penegasan arah kebijakan—membaca sinyal bahwa Kejaksaan akan lebih aktif mengawal proyek publik sekaligus menindak korupsi berskala besar.(*)