Jakarta, (KARONESIA.COM) – Kejaksaan Republik Indonesia melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) mencatatkan pencapaian signifikan dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025, Kejaksaan berhasil menunjukkan komitmen mendukung program prioritas nasional dengan capaian kinerja yang mencolok.
Pada bidang penyelamatan dan pemulihan keuangan negara, Bidang Datun berhasil menyelamatkan Rp2,04 triliun, dengan tingkat keberhasilan 41,49 persen. Di sisi lain, pemulihan keuangan negara mencapai angka luar biasa sebesar Rp2,44 triliun, melampaui target dengan persentase capaian 176,34 persen.
Kinerja penanganan perkara juga menjadi sorotan. Pada periode yang sama, Kejaksaan menangani 783 perkara bantuan hukum perdata litigasi, dengan 123 di antaranya telah diselesaikan. Untuk kasus non-litigasi, dari total 20.829 perkara, sebanyak 2.097 telah diselesaikan. Di bidang Tata Usaha Negara (TUN) litigasi, capaian penyelesaian mencapai 16,17 persen dari 167 perkara yang ditangani.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan pentingnya inovasi dalam sistem pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan integritas. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola berdasarkan Keputusan Menkopolhukam Nomor 151 dan 152 Tahun 2024. Desk ini bertujuan memperkuat penerimaan devisa negara, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan mencegah korupsi.
Kick-off meeting anggota Desk dilakukan pada 23 Desember 2024, dihadiri oleh 38 kementerian/lembaga dan 21 BUMN. Dalam pertemuan tersebut, empat Kelompok Kerja (Pokja) dibentuk, meliputi Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Penerimaan Negara, Perizinan, serta Lembaga Jasa Keuangan.
Capaian ini menunjukkan keberhasilan Kejaksaan dalam mendukung kebijakan pemerintah. Di bawah kepemimpinan Jaksa Agung dan koordinasi antar-lembaga, program ini diharapkan menjadi langkah maju dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat kepercayaan publik. (@2025)
