APINDO Ingatkan Pemerintah: Kebijakan Energi dan WFH Tak Bisa Seragam

Dunia usaha mendukung respons pemerintah atas tekanan global, tapi menuntut ruang fleksibilitas yang nyata.

Jakarta | KARONESIA.COM – Di tengah turbulensi geopolitik yang menekan ekonomi global, pemerintah Indonesia meluncurkan serangkaian kebijakan besar: transformasi budaya kerja, pengetatan BBM bersubsidi, hingga “refocusin” belanja kementerian. Langkah itu disambut, tapi tidak tanpa catatan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) angkat bicara. Mereka mendukung arah kebijakan, namun meminta satu hal yang menurut mereka krusia, “jangan seragamkan”.

WFH Bukan Solusi Universal

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menegaskan, kebijakan “work from home” tidak bisa diberlakukan sama rata di seluruh sektor. Setiap industri punya ritme kerja yang berbeda. Manufaktur tidak bisa disamakan dengan jasa keuangan. Logistik tidak bisa diperlakukan seperti kantor pemerintahan.

‎”Keputusan paling efektif justru berada di tingkat masing-masing perusahaan,” kata Shinta, Rabu (2/4/2026).

Ada kekhawatiran lain yang lebih teknis. Bila WFH ditetapkan pada hari tertentu, misalnya Jumat efeknya bisa berbalik. Masyarakat justru memanfaatkan hari itu untuk bepergian. Mobilitas meningkat. Konsumsi BBM tidak berkurang, malah sebaliknya. Tujuan penghematan energi pun meleset.

Anggaran Dipangkas, tapi Jangan Salah Sasaran

APINDO tidak menolak “refocusin” belanja kementerian dan lembaga. Disiplin fiskal dinilai penting, terutama saat tekanan eksternal sedang tinggi.

Tapi ada syaratnya. Pemangkasan harus selektif, terukur, dan berbasis produktivitas. Bukan sekadar memangkas angka di atas kertas.

“Jangan sampai stabilitas makroekonomi dijaga dengan mengorbankan momentum pertumbuhan,” tegas Shinta.

‎Kekhawatiran ini relevan. Bila anggaran yang dipangkas justru menyentuh program-program yang menggerakkan ekonomi riil, dampaknya bisa lebih besar dari yang diantisipasi.

BBM Bersubsidi: Siapa yang Terdampak?

Pembatasan BBM bersubsidi menjadi titik paling sensitif bagi dunia usaha, terutama pelaku usaha kecil dan UMKM. Mereka adalah kelompok yang paling bergantung pada bahan bakar bersubsidi untuk operasional harian.

APINDO mendesak pemerintah memperjelas definisi dan mekanisme teknis di lapangan sebelum kebijakan ini berjalan penuh. Tanpa itu, hambatan distribusi bisa muncul di mana-mana.

“Kelancaran distribusi dan aktivitas ekonomi harus tetap terjaga,” kata Shinta.

Belum ada kepastian soal jadwal dan mekanisme detail implementasi pembatasan ini.

Sinergi Jadi Kunci

Di balik berbagai catatan itu, APINDO tetap membuka pintu kolaborasi. Mereka mendorong komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antara pemerintah dan dunia usaha, apa yang mereka sebut sebagai semangat “Indonesia Incorporated”.

Stabilitas ekonomi, menurut Shinta, hanya bisa dijaga bila dua pihak ini bergerak searah.

Kebijakan masih berjalan. Respons dunia usaha akan terus dipantau.(*)