Waspada Sampah dan Pemborosan, Benyamin Keluarkan Instruksi Tegas

Pemerintah Kota Tangerang Selatan dihadapkan pada dua pekerjaan rumah klasik—penumpukan sampah dan pemborosan anggaran—yang kembali mengemuka usai libur panjang Idulfitri 1447 Hijriah. Wali Kota Benyamin Davnie menegaskan pengetatan kebijakan sebagai prioritas awal 2026, dengan mendorong efisiensi belanja dan penguatan disiplin aparatur untuk mengantisipasi potensi tekanan fiskal dari pusat.

Tangerang Selatan | KARONESIA.COM – Penegasan itu disampaikan Benyamin saat memimpin apel dan halalbihalal di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Senin (30/3/2026), di Ciputat. Momentum hari pertama kerja dimanfaatkan untuk mengingatkan kembali persoalan mendasar yang kerap berulang, terutama soal kebersihan lingkungan.

Ia meminta para lurah tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif, tetapi aktif menggerakkan partisipasi warga melalui gotong royong untuk mengatasi sampah yang menumpuk di jalan-jalan.
‎
‎“Tugas keseharian soal kebersihan, sampah-sampah yang ada di jalan. Lurah-lurah diharapkan mendorong kerja sama atau gotong royong masyarakat,” ujar Benyamin.
‎
‎Fenomena lonjakan sampah pascalibur menunjukkan persoalan pengelolaan lingkungan di kawasan perkotaan belum sepenuhnya tertangani secara sistematis. Ketergantungan pada gerakan insidental seperti gotong royong dinilai masih menjadi pola dominan, sementara volume sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.
‎
‎Di sisi lain, Benyamin juga menyoroti pengelolaan anggaran daerah yang harus segera bergerak ke tahap realisasi fisik. Ia menegaskan bahwa pola penyerapan anggaran yang lambat tidak lagi relevan di tengah tuntutan efisiensi dan ketidakpastian fiskal.
‎
‎Ia menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menekan belanja non-fisik, mulai dari penggunaan energi kantor hingga perjalanan dinas yang diarahkan beralih ke sistem daring.
‎
‎“Yang saya antisipasi bukan soal lonjakan harga minyak, tetapi jika terjadi pengurangan transfer dana ke daerah ini sudah bisa kita antisipasi dari segi kegiatan daerah,” kata Benyamin.
‎
‎Kebijakan efisiensi ini juga mencakup pengalihan kegiatan pemerintahan dari hotel ke fasilitas milik pemerintah. Langkah tersebut berpotensi menekan penerimaan pajak dari sektor perhotelan, namun dinilai sebagai konsekuensi yang harus diambil untuk menjaga keseimbangan anggaran.
‎
‎Di tengah pengetatan belanja, Benyamin memastikan tidak akan ada pengurangan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menegaskan efisiensi difokuskan pada pos yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
‎
‎“Saya tidak akan mengurangi PPPK. Saya akan memerhatikan dulu pada belanja-belanja non-fisik,” ujarnya.
‎
‎Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya disiplin aparatur sipil negara (ASN), terutama setelah masa libur panjang. Kehadiran pegawai diwajibkan penuh pada hari pertama kerja, dengan pengawasan langsung dari kepala OPD.
‎
‎Pegawai yang memperpanjang libur tanpa izin akan dikenakan sanksi administratif yang tercatat dalam data kepegawaian dan berpotensi memengaruhi penilaian kinerja.
‎
‎“Memperpanjang libur tanpa izin dari atasannya, minimal dapat teguran tertulis. Tegurannya akan tercatat di dalam data kepegawaiannya, dan ini akan berpengaruh terhadap kinerja ke depan,” tegasnya.
‎
‎Penekanan pada kebersihan, efisiensi, dan disiplin aparatur menunjukkan arah kebijakan Pemkot Tangsel yang berupaya lebih adaptif terhadap tekanan eksternal, terutama dari sisi fiskal. Namun, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan, bukan sekadar instruksi di awal tahun.

‎Tanpa perubahan pola kerja yang lebih sistematis dan berkelanjutan, persoalan klasik seperti sampah dan pemborosan anggaran berpotensi kembali berulang, menjadi siklus tahunan yang sulit diputus.(*)