BGN Tutup SPPG Tak Layak, Program Makan Gratis Diperketat
Jakarta (KARONESIA.COM) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan standar ketat dalam Program Makan Bergizi Gratis. Menindaklanjuti arahan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) langsung menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi syarat sertifikasi higienitas, halal, dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, pesan khusus Presiden saat Idulfitri menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas layanan. “SPPG yang kurang memadai harus ditutup sementara dan segera dilakukan perbaikan serta peningkatan kualitas,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Sebagai tindak lanjut, BGN membentuk satuan khusus untuk memantau pelaksanaan sertifikasi di seluruh SPPG. Tahap awal pengawasan mencakup tiga sertifikasi utama: laik higiene dan sanitasi, halal, serta HACCP. Ketiga sertifikasi ini dianggap fondasi utama untuk menjamin keamanan dan kebersihan makanan yang disajikan.
Selain sertifikasi teknis, BGN juga menyiapkan standar kualitas sumber daya manusia di SPPG, termasuk koki, penjamah makanan, dan analis lingkungan. Sistem klasifikasi internal akan dibentuk sambil menunggu lembaga akreditasi nasional, sehingga mutu layanan bisa terukur dan berkelanjutan.
Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan program pemenuhan gizi berjalan optimal dan sesuai standar internasional. Namun, kebijakan penutupan sementara SPPG berpotensi menimbulkan tantangan di lapangan, terutama jika jumlah unit yang tidak lolos sertifikasi cukup banyak.
BGN menegaskan, sistem klasifikasi internal akan menjadi persiapan menghadapi akreditasi eksternal di masa mendatang. “Kami ingin memastikan program ini aman, berkualitas, dan berkelanjutan,” kata Dadan. Kebijakan ini sekaligus menjadi ujian konsistensi pemerintah dalam menjaga kualitas layanan publik yang menyentuh langsung jutaan anak penerima manfaat. (*)
- Penulis: Redaksi KARONESIA.COM
- Editor: Lingga
- Sumber: Mediahub
