KARONESIA.COM | Jakarta – Proses seleksi terbuka calon pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2025-2029 mendapat sorotan tajam dari publik. Independensi dan integritas panitia seleksi jadi taruhan.
Sebanyak 32 peserta dari berbagai unsur—profesi, badan usaha, rantai pasok, hingga akademisi—dinyatakan lolos administrasi dan berhak mengikuti tahapan lanjutan, sebagaimana diumumkan melalui Nomor: 18/PENG/PANSEL-LPJK/2025 yang diteken Ketua Pokja Prof. Muhamad Abduh pada 23 Juni 2025.
Namun, masyarakat sipil tak tinggal diam. Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Yakub F. Ismail menegaskan komitmen organisasinya untuk mengawal ketat jalannya seleksi demi mencegah manipulasi.
“LPJK bukan lembaga sembarangan. Ia berperan strategis dalam sektor konstruksi nasional. Maka seleksi ini harus bebas dari intervensi,” tegas Yakub, Selasa (8/7).
Menurutnya, LPJK yang kini berada di bawah Kementerian PUPR berdasarkan UU No 2 Tahun 2017, memiliki tanggung jawab besar sebagai perpanjangan tangan negara dalam penguatan jasa konstruksi.
Yakub juga memberi sinyal keras kepada panitia seleksi dan pihak mana pun yang mencoba bermain curang.
“Kalau ada indikasi permainan, kami tak segan laporkan. Seleksi ini harus transparan dan kredibel,” ucapnya.
IMO Indonesia bahkan tengah mengumpulkan data dan informasi sejak pengumuman rekrutmen LPJK digelar pada 19 Mei 2025. Mereka memastikan tak akan ragu bertindak bila menemukan potensi pelanggaran etik atau prosedur.
“Kami sudah siapkan tim khusus untuk mengawasi. Jika ada yang coba-coba bermain mata, pasti kami tindak lanjuti,” imbuhnya.
Publik berharap hasil seleksi LPJK benar-benar menghasilkan sosok yang berkompeten, jujur, dan independen, bukan titipan atau kepanjangan tangan kepentingan politik atau bisnis tertentu.
Dengan dana pembangunan infrastruktur yang besar dan berperan krusial dalam rantai pasok nasional, LPJK harus dijalankan oleh pengurus yang memiliki integritas tinggi.
Kini semua mata tertuju pada tahapan selanjutnya. Akankah proses seleksi ini tetap berjalan bersih? Atau justru kembali mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola jasa konstruksi?
Waktu yang akan menjawab, tapi mata publik tak akan berpaling.
Editor: Lingga
Copyright © KARONESIA 2025
