KARONESIA.com, Jakarta – Seiring ramainya perbincangan seputar siapa saja yang layak masuk ke dalam kabinet baru hasil Pemilu 2024, nama Ninik Rahayu belakangan mencuat ke publik. Sosok perempuan tangguh yang memiliki segudang pengalaman dan prestasi utamanya di dunia pers ini, didorong oleh Yakub F. Ismail Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia.
Menurut Yakub, sosok perempuan hebat ini, patut diperhitungkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk dimasukkan ke dalam kabinet baru. Pasalnya, kata Yakub, selama ini banyak kontribusi positif yang berhasil diberikan perempuan berusia 60 tahun itu, utamanya pada momentum Pemilu 2024.
“Harus diakui bahwa beliau termasuk salah satu Ketua Dewan Pers yang sukses dengan ruang publik yang luas pada pemilu 2024,” kata Yakub di Bilangan Jakarta, Jumat (22/3/24).
Ia juga memandang, kehadiran Ninik dalam mewarnai bursa kabinet baru ini sebagai bagian dari pembuktian kualitas, bukan semata-mata mengisi momentum. “Rekam jejak karir, perjuangan, pengabdian terhadap Ibu Pertiwi adalah bukti konkret bahwa Bu Ninik adalah sosok yang diharapkan dapat mengambil peran lebih dalam pemerintahan baru nanti,” ujarnya.
Diketahui bahwa Ninik Rahayu
sebelum menjabat Ketua Dewan Pers, dia lebih dulu menjabat sebagai Anggota Dewan Pers periode 2022-2025. Dirinya mewakili unsur masyarakat dan bertugas sebagai Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers.
Di kesehariannya, Ninik aktif bekerja sebagai pengajar di berbagai institusi, seperti di Fakultas hukum salah satu perguruan tinggi, hingga diklat pendidikan hukum kantor. Ini merupakan pekerjaan yang digelutinya sejak 1987.
Sedangkan, kiprahnya di dunia organisasi juga tak kalah mentereng, pernah menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan selama dua periode 2006 – 2014. Kemudian, pernah menjabat Anggota Ombudsman RI periode 2006-2021 serta tenaga professional Lembaga Ketahanan Nasional RI pada 2020.
Menurut Yakub, selain ketiga lembaga tersebut, Ninik juga menjabat direktur sebuah perkumpulan yang bervisi mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif non-diskriminatif, JalaStoria dan menulis sebuah buku bertajuk “Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia”.
“Saat terpilih menjadi Ketua Dewan Pers, Ninik menjamin akan terus memperkuat kemerdekaan pers, sekaligus meningkat kualitas jurnalisme dan profesionalisme perusahaan pers. “Oleh kerena itu dibutuhkan dukungan kerja multi stakeholders,” tutup Yakub. (@2024/Lingga)
