Prabowo Apresiasi Kejaksaan: Rp13 Triliun Diselamatkan untuk Rakyat

Jakarta,KARONESIA.com | Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang berhasil menyerahkan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,255 triliun dari kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam acara di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Senin (20/10/2025).

Hadir diacara itu, Jaksa Agung Prof. Dr. ST Burhanuddin beserta jajaran Kejaksaan Agung, Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang telah gigih melawan korupsi, manipulasi, dan penyelewengan,” ujar Prabowo dalam tayangan tersebut.

Jakasa Agung ST Burhanuddin menjelaskan bahwa nilai yang diserahkan belum mencakup seluruh tagihan pengganti. Masih ada sekitar Rp4,4 triliun yang belum direalisasikan karena sejumlah korporasi terpidana meminta penundaan dengan jaminan aset produktif seperti kebun sawit.

Burhanuddin menegaskan, pemulihan keuangan negara bukan semata soal angka, tetapi wujud tanggung jawab korporasi kepada rakyat.

Presiden Prabowo menilai langkah Kejaksaan Agung ini sebagai bukti nyata kerja keras lembaga hukum dalam memperjuangkan keadilan ekonomi.

“Dengan Rp13 triliun ini, kita bisa memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah atau membangun 600 kampung nelayan. Itu berarti 5 juta rakyat Indonesia bisa hidup lebih layak,” kata Prabowo, seperti dikutip youtube.

Ia menambahkan, keberhasilan ini menjadi momentum penting dalam menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa. Namun, Prabowo mengingatkan masih banyak tantangan di depan, mulai dari tambang ilegal hingga praktik mis-invoicing yang merugikan negara puluhan triliun setiap tahun.

Presiden menekankan agar seluruh penegak hukum terus menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan. “Penegakan hukum harus tajam ke atas, bukan ke bawah. Orang kecil harus dibela, bukan dibebani,” ujarnya.

Momentum ini memperlihatkan sinergi antara lembaga hukum dan pemerintah dalam mengembalikan kepercayaan publik serta memperkuat semangat antikorupsi di Indonesia.(*)

Editor: Lingga
© KARONESIA 2025