Karonesia.com | Editor: Lingga
Copyright © KARONESIA 2025
Jakarta (KARONESIA.COM) – Inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam mendirikan Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi langkah strategis dalam menghadapi ketidakpastian global yang terus meningkat. Sebagai badan pengelola investasi (BPI) dan instrumen pembangunan nasional, Danantara diproyeksikan mampu mendorong dinamika perekonomian nasional menuju jalur produktif dan mandiri.
Tantangan global yang dihadapi Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Kebijakan unilateral Amerika Serikat (AS) yang mulai memberlakukan kenaikan bea masuk impor pada 2 April 2025 telah memicu reaksi keras dari berbagai negara, termasuk Kanada, Meksiko, Uni Eropa, dan Tiongkok. Kebijakan ini memperparah ketidakpastian global dan berpotensi menyeret perekonomian dunia ke dalam resesi.
Bagi Indonesia, dampak dari perang tarif ini bisa dirasakan dalam sektor ekspor, terutama untuk produk mesin, peralatan listrik, garmen, lemak, minyak nabati, dan alas kaki. Pada 2023, nilai ekspor Indonesia ke AS tercatat sebesar 23,3 miliar dolar AS. Dengan meningkatnya hambatan perdagangan, para eksportir Indonesia harus menghitung ulang strategi mereka guna menghadapi tantangan yang ada.
Presiden Prabowo menilai bahwa ketidakpastian global ini menuntut respons yang lebih progresif. Salah satu jawabannya adalah memperkuat investasi domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap modal asing. Di sinilah peran Danantara menjadi sangat krusial. Dengan mengonsolidasikan aset-aset pemerintah secara lebih efisien, Danantara diharapkan mampu menjadi katalis utama dalam strategi investasi nasional yang berkelanjutan.
Ketika memperkenalkan Danantara pada 24 Februari 2025, Presiden menegaskan bahwa lembaga ini tidak sekadar berfungsi sebagai pengelola dana investasi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan nasional. Langkah ini diyakini akan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Sejalan dengan misi Danantara, Presiden Prabowo telah menegaskan komitmennya terhadap hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan tanaman pangan sebagai strategi utama transformasi ekonomi nasional. Dalam pidato pertamanya usai mengucapkan sumpah sebagai Presiden RI di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Oktober 2024, ia menekankan pentingnya swasembada pangan dan energi. “Indonesia harus segera mencapai swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh terus bergantung pada impor makanan dari luar negeri,” ujar Presiden.
Komitmen ini kembali ditegaskan saat memberi pembekalan kepada para menteri di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Presiden menyoroti pentingnya hilirisasi SDA yang mencakup 28 komoditas unggulan, termasuk nikel, timah, tembaga, besi baja, emas, batu bara, serta produk pertanian dan perikanan seperti kelapa, karet, rumput laut, dan kakao.
Sebagai tindak lanjut, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa hilirisasi akan dimulai dengan pelaksanaan 15 megaproyek yang bernilai miliaran dolar, tanpa mengandalkan investasi asing. Pernyataan ini disampaikan dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor. Dengan inisiatif ini, diharapkan sentimen positif terhadap perekonomian nasional dapat meningkat, sekaligus menarik investasi dalam negeri yang lebih besar.
Para ahli yang terlibat dalam manajemen Danantara diharapkan mampu merancang peta jalan transformasi ekonomi nasional yang efektif dan berorientasi jangka panjang. Dengan memanfaatkan momentum ini, Indonesia berpeluang memperkuat kemandirian ekonomi dan mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap stabilitas nasional. (#)
Penulis: Bambang Soesatyo Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN)
