JAKARTA, Karonesia.com – Pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk lembaga penegak hukum. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meneruskan upaya mereka untuk memperkuat sinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menandatangani kesepakatan sinergitas koordinasi dan supervisi.
Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Senin (04/12/2023), dan disaksikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dan Ketua KPK Nawawi Pomolango.
Dalam keterangannya, Sigit menyatakan bahwa penandatanganan perjanjian ini merupakan bentuk komitmen dari Polri untuk mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi dan siap untuk berkoordinasi dan disupervisi oleh KPK dalam penegakan hukum.
Menurut Sigit, sinergitas antara penegak hukum sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sinergitas ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mencegah terjadinya korupsi.
“KPK dan Polri tentunya terus berkomitmen untuk penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi, bagaimana melakukan sistem, bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan dan penegakan hukum yang harus dilakukan bila memang tindakan tersebut harus dilakukan. Dan ini merupakan bagian dari program kita untuk menciptakan budaya antikorupsi,” ujar Sigit.
Diharapkan bahwa kerjasama KPK dan Polri ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Dengan sinergi yang kuat, KPK dan Polri dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi.” tegasnya.
Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada dan Direktur Supervisi KPK Yudhiawan. Hadir dalam acara tersebut para wakil ketua KPK, Kadiv Propam Polri Irjen Pol Syahar Diantono, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Pol Dedi Prasetyo. (#)
