Rudal Masih Terbang, Gencatan Senjata Israel-Iran Dianggap Rapuh

KARONESIA.COM | Jakarta – Israel dan Iran telah sepakat untuk menghentikan aksi militer kedua belah pihak setelah 12 hari ketegangan intens, menurut pernyataan yang disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump melalui media sosial. Trump menyebut gencatan senjata itu adalah “lengkap dan total” dan mendesak kedua negara agar tidak melanggarnya.

Pemerintah Israel, melalui pernyataan resmi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menyatakan setuju dengan usulan AS dan menyebut telah mencapai sasaran operasionalnya di Iran. Sementara, media resmi Iran dan Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa mereka akan menghentikan serangan jika Israel terlebih dahulu menghentikan aksi militer, khususnya setelah pukul 04.00 waktu Tehran .

Namun, langkah ini diwarnai keraguan dan kekhawatiran. Iran meluncurkan beberapa gelombang rudal ke wilayah Israel pada pagi harinya, dengan setidaknya empat orang tewas di Beersheba sebelum warga diminta kembali ke tempat perlindungan . Sebaliknya, Israel langsung menyatakan bahwa rudal tersebut melanggar gencatan senjata dan menginstruksikan militer untuk meneruskan operasi ke target di Tehran .

Iran merespons dengan tegas menolak tudingan tersebut, menyatakan tidak ada pelanggaran gencatan senjata dan akan tetap dalam posisi siap menembak jika Israel kembali menyerang . Commander Iran mengonfirmasi bahwa serangan rudal berlangsung hingga detik terakhir sebelum batas waktu pengakhiran operasi .

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam karena meski kesepakatan gencatan senjata telah diumumkan, sejumlah rudal masih diluncurkan, dan kedua pihak saling menuduh melanggar kesepakatan. Menteri Pertahanan Israel bahkan meminta “operasi intensif” dilanjutkan untuk menanggapi pelanggaran yang terjadi di menit-menit terakhir .

Dunia internasional menyambut gencatan ini dengan harapan diplomasi lebih lanjut. Qatar disebut memainkan peran sebagai mediator bersama AS, sementara Rusia dan China mengecam serangan AS ke fasilitas nuklir Iran dan menyerukan de-eskalasi . Sementara itu, beberapa negara Eropa dan Sekjen PBB menyerukan agar kedua pihak segera menempuh jalur diplomasi inklusif.

k