Tarif 32%: Ujian Kemandirian Industri Nasional atau Alarm Diplomasi Dagang?

KARONESIA.COM | Jakarta – Amerika Serikat resmi mengenakan tarif impor baru sebesar 32 persen untuk produk asal Indonesia mulai 1 Agustus 2025. Langkah ini diumumkan langsung oleh Presiden Donald Trump melalui surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Isinya tegas: Indonesia dinilai berkontribusi pada defisit perdagangan AS yang mengancam keamanan nasional.

Tidak ada pengumuman media, tidak ada siaran pers. Trump memilih jalur sunyi: komunikasi satu per satu. Dan untuk Indonesia, ini lebih dari sekadar kebijakan dagang, ini alarm keras.

Bagi Indonesia, AS bukan mitra dagang biasa. Ini adalah pasar vital bagi komoditas unggulan seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan produk kerajinan. Ketika tarif membengkak hingga 32 persen, harga jual produk Indonesia di pasar AS melambung, menggerus daya saing.

Dampaknya? Sudah bisa ditebak. Importir Amerika melirik Vietnam, Bangladesh, dan Kamboja. Pesanan menyusut, pabrik mulai goyah, dan bayang-bayang PHK massal menghantui jutaan pekerja sektor padat karya.

Industri tekstil dan alas kaki saja menyerap lebih dari 4 juta pekerja. Jika kondisi ini tak segera ditangani, potensi gelombang PHK besar tak terhindarkan. Sektor furnitur dan kerajinan yang didominasi UMKM pun ikut terguncang. Harga tinggi akibat tarif, membuat produk lokal sulit bersaing di pasar global.

Ini bukan lagi soal bisnis, ini menyangkut stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan Trump bisa menggerus devisa dan memukul struktur perdagangan Indonesia dari hulu ke hilir.

Pertanyaannya kini: apakah pemerintah siap menghadapi badai ini? Atau akan terus menjadi penonton dalam pertandingan dagang global yang makin brutal?

Tarif 32% ini bukan hanya serangan terhadap neraca dagang, tapi juga tes kekuatan diplomasi Indonesia. Di tengah sorotan global, langkah konkret dari pemerintah sangat ditunggu. Apakah akan bersuara keras ke Washington? Apakah ada strategi cadangan?

Langkah jangka pendek yang bisa ditempuh adalah melobi Washington agar kembali memberikan fasilitas tarif rendah seperti Generalized System of Preferences (GSP). Jika perlu, diplomasi tingkat tinggi harus segera dijalankan.

Namun untuk jangka panjang, Indonesia wajib berpaling ke strategi yang lebih besar: diversifikasi pasar ekspor. Tak bisa terus bergantung pada AS dan Uni Eropa. Pasar baru seperti Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin harus digarap lebih agresif.

Dalam negeri pun tak boleh dilupakan. UMKM dan pelaku industri kecil harus dipasok insentif, pelatihan, dan kemudahan akses pasar. Jika tidak, tarif 32% ini bisa menjadi titik balik menuju stagnasi.

Pemerintah harus menunjukkan bahwa Indonesia tak lagi hanya menunggu belas kasih negara lain. Kini saatnya membuktikan bahwa kemandirian industri bukan jargon, tapi realita yang dibangun dengan diplomasi cerdas dan strategi ekonomi kokoh.

Penulis : Yakub F. Ismail, Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia
Editor: Lingga
Copyright © KARONESIA 2025