Kuliah di Unhan, Bamsoet Ajak Bangsa Dukung Prabowo Perangi Oligarki Politik dan Ekonomi
“Dengan reformasi politik yang lebih inklusif, kita bisa membangun sistem yang lebih adil dan transparan.”
Jakarta (KARONESIA.COM) – Oligarki politik dan ekonomi masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. Segelintir elite menguasai sumber daya politik dan ekonomi, menciptakan ketimpangan yang semakin lebar. Dalam kuliah pascasarjana di Universitas Pertahanan (Unhan), Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak seluruh komponen bangsa untuk mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas sistem yang dinilai merugikan masyarakat luas.
Di hadapan para mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional Unhan, Bamsoet menjelaskan bahwa upaya memerangi oligarki bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan reformasi politik yang lebih inklusif, penguatan lembaga anti korupsi, pembatasan monopoli, serta pemberdayaan UMKM, Indonesia dapat bergerak menuju sistem yang lebih adil dan transparan.
“Oligarki di Indonesia tidak muncul begitu saja. Ini adalah warisan dari sistem politik dan ekonomi yang terpusat sejak lama, yang kemudian berkembang pasca reformasi. Saat ini, 1% orang terkaya menguasai lebih dari 45% kekayaan nasional,” ujar Bamsoet, Selasa, (04/03/2025).
Ia mencontohkan bagaimana oligarki memengaruhi sektor strategis. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina dengan kerugian negara Rp 193,7 triliun, serta skandal tata niaga timah yang mencapai Rp 300 triliun, menjadi bukti bahwa pengaruh oligarki begitu kuat. Presiden Prabowo, menurutnya, telah menunjukkan komitmen dengan mengungkap berbagai kasus tersebut dalam 100 hari kepemimpinannya.
Langkah strategis lain yang disarankan Bamsoet adalah menghapus politik berbiaya tinggi dan praktik politik uang dalam sistem Pemilu. Ia juga menekankan pentingnya mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan institusi hukum lainnya dalam menindak kasus-kasus besar yang melibatkan oligarki.
“Pemerintah bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi. Misalnya, melalui platform digital yang memungkinkan masyarakat memantau alokasi anggaran dan proyek pemerintah. Penggunaan sistem e-procurement sudah terbukti mengurangi praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa,” paparnya.
Bamsoet juga menyoroti persoalan monopoli sumber daya alam dan lahan oleh segelintir kelompok. Salah satu solusinya adalah kebijakan redistribusi lahan dan pembatasan kepemilikan oleh korporasi besar. Ia mencontohkan program reforma agraria di Thailand yang sukses mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan.
Selain itu, Bamsoet menekankan bahwa penguatan UMKM adalah salah satu cara efektif untuk melawan oligarki ekonomi. “UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja. Pemerintah harus memperluas akses pembiayaan dan pelatihan agar UMKM bisa bersaing dengan korporasi besar,” pungkasnya. (@2025)
