Jakarta, Karonesia.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) meminta setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan desain sistem pertahanan dan keamanan di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).
Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Laksamana Muda TNI Kisdiyanto, dalam rapat koordinasi yang digelar di Jakarta, Jumat (24/11/2023).
“Khususnya kesiapan dari sisi pertahanan menjelang Presiden yang akan berkantor di IKN pada Juni mendatang,” kata Kisdiyanto.
Rekomendasi kebijakan tersebut berdasarkan surat Menko Polhukam Nomor R-27/HN.02/9/2023 tanggal 15 September 2023, yang mencakup beberapa hal, antara lain:
Pertama,Menteri Pertahanan diminta untuk menyusun desain sistem pertahanan IKN dengan konsep pertahanan cerdas yang mensinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, menyusun rencana aksi jangka pendek pembangunan pertahanan IKN, dan membentuk tim pengendali yang beranggotakan K/L terkait untuk mengawal implementasi pembangunan pertahanan IKN.
Kedua, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional diminta untuk mengawal sinkronisasi tata ruang di Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN dan wilayah penyangga dalam rangka terjaganya kebutuhan ruang untuk pembangunan kepentingan pertahanan.
Ketiga, Menteri Dalam Negeri diminta untuk memberikan penekanan kepada pemerintah daerah wilayah penyangga IKN di Pulau Kalimantan untuk melakukan sinkronisasi rencana tata ruang daerah dengan aspek dan kepentingan pertahanan, dan
Ke–empat, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara diminta untuk melakukan sinkronisasi rencana tata ruang KSN IKN dengan aspek dan kepentingan pertahanan, serta mengarahkan pembangunan IKN mendukung dan memperhatikan aspek-aspek pertahanan.
Kisdiyanto berharap Kementerian Pertahanan selaku ketua tim pokja pemindahan IKN bidang pertahanan dan keamanan dapat mengkoordinasikan percepatan perumusan rencana induk sistem dan strategi pertahanan dan keamanan di IKN.
“Saya harapkan ini terus ditingkatkan. Rencana jangka panjang pada masing-masing satuan juga tetap harus direncanakan kebutuhan idealnya seperti apa,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, pejabat eselon I Otorita Ibu Kota Nusantara, serta K/L terkait lainnya.(#)
