Jakarta (KARONESIA.COM) – Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Palapa, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Rabu (12/3/2026), dengan melibatkan sejumlah pejabat pemerintah, TNI, dan Polri.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menargetkan percepatan penyiapan pengawak bagi sekitar 80.000 koperasi desa dan kelurahan yang direncanakan mulai beroperasi secara bertahap pada Agustus 2026.
Donny menjelaskan program tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam pertemuan yang digelar pada 8 Maret 2026 bersama sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.
Menurutnya, percepatan program membutuhkan langkah konkret, terutama dalam proses perekrutan dan pelatihan sumber daya manusia yang akan mengelola koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
“Presiden menargetkan program ini dapat segera berjalan dan mulai operasional secara bertahap pada Agustus. Karena itu proses perekrutan dan pelatihan pengawak koperasi harus dipersiapkan sejak sekarang,” ujar Donny dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan pemerintah menargetkan sekitar 30.000 tenaga pengawak koperasi yang akan direkrut dan mengikuti pendidikan serta pelatihan sebelum ditempatkan di berbagai daerah.
Pelaksanaan pelatihan direncanakan melibatkan dukungan dari Kementerian Pertahanan bersama TNI dan Polri untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia yang akan mengelola koperasi.
Selain itu, koordinasi lintas kementerian juga diperlukan untuk menyusun kurikulum pelatihan, skema perekrutan, hingga dukungan regulasi dan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Donny menekankan pentingnya kerja sama antarlembaga agar program nasional tersebut dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi berbasis koperasi.
Selain itu, kehadiran koperasi tersebut juga diharapkan menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di berbagai daerah.
Sebagai bagian dari program strategis nasional, pemerintah menilai pembentukan koperasi desa secara luas dapat mendorong pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Panglima TNI, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, pejabat eselon I Kemhan, serta perwakilan dari Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, BKN, dan sejumlah lembaga terkait.(*)
Link: https://karonesia.com/ekonomi/koperasi-desa-merah-putih/

