Editorial: Memetik Pelajaran dari Ricuh Mukota Kadin Tangsel

Editorial: Redaksi Karonesia

Kericuhan dalam Mukota Kadin Tangsel menyisakan lebih dari sekadar persoalan dana. Ia mengungkap rapuhnya kepercayaan di antara para pelaku usaha, dan mengingatkan kita bahwa demokrasi organisasi hanya bermakna bila dijalankan dengan keterbukaan.

Ketika Demokrasi Organisasi Diuji

Kericuhan dalam Musyawarah Kota (Mukota) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tangerang Selatan mungkin hanya berlangsung beberapa jam, tapi gema peristiwanya jauh lebih panjang. Apa yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dunia usaha justru menampilkan wajah lain: ketegangan, interupsi, dan tudingan soal transparansi dana miliaran rupiah.

Namun di balik riuhnya forum itu, tersimpan pelajaran penting tentang arti kepercayaan dan tata kelola dalam organisasi.

Bukan Sekadar Ricuh

Mukota adalah forum tertinggi organisasi Kadin di tingkat daerah. Di sanalah para pelaku usaha lokal menentukan kepemimpinan baru sekaligus arah kebijakan yang akan memengaruhi dunia bisnis kota.

Tapi di Tangsel, semangat itu tergelincir. Sejumlah peserta mempersoalkan pertanggungjawaban dana kegiatan sebesar Rp1,2 miliar, menuding panitia tak cukup transparan dalam pengelolaannya.

Suara-suara protes muncul, sebagian menuntut penjelasan terbuka sebelum pemilihan ketua dilanjutkan. Panitia berusaha menenangkan situasi, tapi tensi forum sudah terlalu tinggi. Dalam hitungan menit, Mukota berubah dari forum musyawarah menjadi arena adu argumentasi.

Krisis yang Bukan Soal Uang

Sekilas, perdebatan itu tampak seperti sengketa keuangan. Tapi sesungguhnya, yang goyah bukan hanya neraca organisasi, melainkan pondasi kepercayaan antaranggota.

Transparansi dalam organisasi pengusaha sejatinya bukan sekadar laporan angka. Ia adalah simbol kejujuran dan bukti bahwa suara anggota dihargai. Begitu rasa percaya retak, semangat kebersamaan pun ikut terguncang.

“Kita bisa berbeda pandangan, tapi jangan kehilangan kepercayaan. Itulah modal utama dunia usaha,” ujar salah satu anggota senior Kadin Banten yang hadir di forum itu.

Demokrasi Butuh Keterbukaan

Kadin dibangun atas asas kebersamaan dan musyawarah. Demokrasi organisasi berarti mendengarkan semua suara, bukan hanya memenangkan satu kubu.
Mukota Tangsel menunjukkan bahwa demokrasi tanpa transparansi hanya menghasilkan kecurigaan, bukan legitimasi.

Proses pemilihan seharusnya menjadi ajang memperkuat solidaritas antaranggota. Ketika forum terhenti karena ketidakjelasan dana, pesan yang muncul justru sebaliknya, bahwa mekanisme internal perlu dibenahi agar lebih terbuka dan akuntabel.

Pelajaran untuk Dunia Usaha

Dari kisruh Mukota Kadin Tangsel, ada pelajaran besar yang bisa dipetik, akuntabilitas bukan beban administratif, melainkan fondasi kepercayaan.
Dunia usaha hidup dari kredibilitas, dari kata yang bisa dipercaya dan janji yang bisa ditepati.

Jika organisasi pengusaha sendiri gagal menjaga nilai itu, bagaimana bisa ia menjadi teladan bagi pelaku usaha lain?
Transparansi dan komunikasi terbuka bukan hanya urusan laporan, melainkan budaya yang harus dibangun.

Dari Ricuh Menuju Rekonsiliasi

Setiap konflik, sekecil apa pun, menyimpan ruang untuk pembenahan. Mukota Kadin Tangsel seharusnya menjadi titik balik: kesempatan bagi seluruh anggota untuk memulihkan kepercayaan dan memperkuat fondasi organisasi.

Laporan keuangan yang transparan, dialog terbuka, dan kepemimpinan yang merangkul akan menjadi obat bagi luka-luka demokrasi organisasi.

Kericuhan bisa diredam, tapi kejujuran dan keterbukaan harus dijaga. Dari peristiwa ini, Kadin Tangsel dan dunia usaha daerah belajar bahwa demokrasi sejati bukan diukur dari seberapa keras kita bicara, melainkan seberapa jujur kita mendengar.(*)

Editor: Lingga
© KARONESIA 2025