Presiden Prabowo: Tunjangan Guru ASN Kini Langsung ke Rekening
“Kita harus hilangkan budaya yang tidak benar itu,” ujar Presiden Prabowo.
Jakarta (KARONESIA.COM) – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah. Dengan kebijakan ini, tunjangan akan langsung ditransfer ke rekening guru tanpa melalui perantara pemerintah daerah. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pencairan hak guru serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Peluncuran mekanisme baru ini dilakukan di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, pada Kamis, 13 Maret 2025. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan adalah faktor utama dalam membangun bangsa yang sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memastikan anggaran pendidikan digunakan secara optimal.
“Sesungguhnya dalam pembangunan suatu bangsa, satu-satunya jalan menuju keberhasilan adalah pendidikan. Pendidikan akan menentukan apakah bangsa itu bisa jadi sejahtera,” ujar Presiden, seperti dikutip dari laman presidenri, Kamis (13/03/2025) .
Sebelumnya, tunjangan guru ASN daerah ditransfer dari Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebelum akhirnya diteruskan ke rekening guru. Proses ini kerap memakan waktu hingga tiga bulan dan tidak jarang mengalami keterlambatan karena berbagai kendala birokrasi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa dengan mekanisme baru ini, sekitar 1,4 juta guru ASN akan menerima tunjangan lebih cepat. Selain itu, lebih dari 390 ribu guru non-ASN juga akan menerima pembayaran langsung dari Kemendikdasmen.
“Sejak 2010, tunjangan guru selalu melewati pemerintah daerah, yang sering kali menyebabkan keterlambatan. Dengan mekanisme baru ini, proses akan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Abdul Mu’ti.
Presiden Prabowo menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang lebih luas. Ia juga menyoroti pentingnya menghilangkan praktik-praktik yang menghambat efektivitas pelayanan publik.
“Kita harus hilangkan budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa cepat, kenapa harus lama? Kalau bisa efisien, kenapa harus ribet?” katanya.
Selain percepatan pencairan tunjangan, Presiden juga menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Ia menyebutkan rencana pemerintah untuk membangun sekolah berasrama di seluruh kabupaten dalam empat tahun ke depan.
“Kita akan bangun sekolah-sekolah berasrama untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ini akan memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik,” kata Presiden.
Peluncuran kebijakan ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Panglima TNI dan Kapolri.
Pemerintah berharap mekanisme baru ini dapat menjadi solusi terhadap permasalahan keterlambatan pembayaran tunjangan guru yang selama ini sering terjadi. Dengan pencairan yang lebih cepat dan transparan, diharapkan kesejahteraan guru dapat meningkat sehingga mereka lebih fokus dalam menjalankan tugas mencerdaskan bangsa. (@2025)
