KARONESIA.COM | Trenggalek – Sinergitas antara TNI, Polri, dan pemerintah desa kembali menunjukkan peran vitalnya dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan transparansi di akar rumput pemerintahan. Hal ini tampak dalam pelaksanaan ujian seleksi calon perangkat Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, yang digelar Sabtu (10/5/2025) di Aula Pertemuan Desa Depok.
Ujian seleksi tersebut ditujukan untuk mengisi dua formasi penting: Kepala Dusun Soko dan Kasi Pelayanan. Kedua posisi ini dinilai strategis dalam menopang pelayanan publik serta efektivitas pemerintahan desa, sehingga mekanisme seleksi yang akuntabel menjadi sangat krusial.
Pengawalan ketat dilakukan oleh personel Koramil 0806-04/Bendungan dan Polsek Bendungan, bekerja sama dengan pemerintah desa. Kehadiran mereka bukan hanya formalitas keamanan, tetapi cerminan nyata dari komitmen menjaga proses seleksi tetap berada dalam koridor kejujuran dan integritas. Situasi tertib dan kondusif yang tercipta sepanjang ujian berlangsung menjadi cermin kuatnya koordinasi antar lembaga.
Bati Tuud Koramil 0806-04/Bendungan, Pelda Adi Santoso, menekankan bahwa keterlibatan TNI dalam proses ini bertujuan menjamin bahwa seleksi berlangsung sesuai prosedur yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa keterbukaan adalah fondasi penting dalam menentukan pemimpin masyarakat desa.
“Kami hadir untuk memastikan semua proses dilakukan secara terbuka dan tidak ada celah untuk kecurangan. Integritas ujian ini menyangkut kepercayaan masyarakat,” ucap Pelda Adi di sela pengamanan.
Tak hanya menjaga ketertiban, aparat TNI-Polri juga dilibatkan dalam pengawasan teknis, seperti menyaksikan pembukaan segel soal ujian yang dilakukan secara terbuka di hadapan seluruh peserta dan panitia. Tindakan ini menjadi simbol penting atas komitmen menjunjung asas keadilan dalam setiap tahapan seleksi.
Sementara itu, Bati Wanwil Sertu Harianto, bersama sejumlah petugas lainnya, tampak aktif berkoordinasi dan memantau jalannya kegiatan dari awal hingga selesai. Langkah ini dinilai mampu mereduksi potensi pelanggaran maupun kecurigaan publik terhadap proses seleksi.
Apresiasi datang dari berbagai pihak, terutama warga Desa Depok yang menganggap kehadiran aparat sebagai garansi moral dan hukum terhadap kejujuran seleksi. Sejumlah warga menyatakan harapannya agar proses serupa bisa dijadikan acuan bagi desa lain yang akan melakukan rekrutmen perangkat.
Pelaksanaan seleksi terbuka seperti ini merupakan cerminan transformasi tata kelola desa yang semakin berpijak pada prinsip partisipatif dan transparan. Sinergi antarpihak yang tergambar dalam kegiatan ini memperlihatkan bahwa membangun desa tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga membentuk sistem yang jujur, terbuka, dan dipercaya masyarakat.
Dengan hasil seleksi yang bersih dan profesional, Desa Depok diharapkan memiliki perangkat yang tak hanya kompeten secara administratif, namun juga memiliki integritas tinggi dalam mengemban amanah publik. (#)
Editor: Lingga
Copyright © KARONESIA 2025
