Tiga Jenderal TNI Konsultasi Dugaan Pidana terhadap Ferry Irwandi

Jakarta, KARONESIA | Tiga jenderal TNI mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (8/9), untuk melakukan konsultasi terkait dugaan tindak pidana yang melibatkan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi. Konsultasi ini muncul setelah patroli siber TNI menemukan sejumlah fakta terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Ferry.

Komandan Satuan Siber TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring menyatakan bahwa langkah konsultasi dilakukan setelah pihaknya menemukan beberapa fakta melalui patroli siber. Namun, Sembiring tidak merinci dugaan tindak pidana yang dimaksud.

“Sebagai warga negara yang taat hukum, kami tentunya mengedepankan prosedur hukum. Atas dugaan tindak pidana tersebut, TNI akan mengambil langkah-langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sembiring kepada wartawan.

Selain Dansatsiber, kunjungan ke Polda Metro Jaya turut diikuti oleh Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayjen Yusri Nuryanto dan Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Freddy Ardianzah.

Sembiring menambahkan, pihaknya sempat mencoba menghubungi Ferry Irwandi, namun tidak berhasil. “Handphonenya mati, staf saya coba hubungi, namun tidak tersambung. Saya perlu konsultasi karena beliau berbicara soal algoritma dan hal-hal teknis lain,” jelasnya.

Menanggapi pernyataan TNI, Ferry melalui akun Instagram @irwandiferry menegaskan bahwa ia tidak mengetahui dugaan tindak pidana yang dimaksud. “Saya juga tidak tahu tindak pidana apa yang saya lakukan,” kata Ferry dalam unggahan video.

Ferry menegaskan kesiapannya mengikuti proses hukum jika memang diperlukan. “Kalau tindakan ini dianggap membuat saya takut atau khawatir, tidak. Saya akan jalani proses hukum karena ini negara hukum,” ucap Ferry.

Lebih lanjut, Ferry membantah pernyataan bahwa ia sulit dihubungi. Ia menegaskan tetap berada di Jakarta dan selalu dapat dihubungi wartawan. “Saya tidak pernah menerima pesan dari pihak TNI dan semua wartawan bisa menghubungi saya dengan mudah. Nomor saya tersebar luas, jadi saya tidak mengerti soal tidak bisa dihubungi,” jelasnya.

Langkah TNI ini menandai perhatian militer terhadap dugaan pelanggaran hukum yang muncul dalam ranah digital, menekankan pentingnya integritas dan kepatuhan hukum bagi setiap warga negara, termasuk pejabat atau eksekutif sektor teknologi.

Kasus ini masih dalam tahap awal, dengan konsultasi TNI sebagai langkah persiapan prosedur hukum. Publik akan terus memantau perkembangan, terutama terkait klarifikasi lebih lanjut dari Ferry Irwandi maupun tindakan resmi TNI.

Editor: Lingga
© KARONESIA 2025