KARONESIA.COM | Jakarta – Kejaksaan Republik Indonesia bersama Dewan Pers menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang koordinasi dalam mendukung penegakan hukum, perlindungan kemerdekaan pers, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penandatanganan MoU berlangsung di Jakarta, Selasa, (15/07/2025).…
KARONESIA.COM | Banjarbaru – Jaksa Agung RI ST Burhanuddin meresmikan gedung baru Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) di Banjarbaru, Kamis (3/7/2025). Gedung tersebut digadang-gadang sebagai simbol komitmen penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Peresmian ini turut dihadiri…
KARONESIA.COM | Jakarta – Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani menandatangani nota kesepakatan dengan empat perusahaan telekomunikasi besar: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan PT Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk. Penandatanganan dilakukan di Aula Lantai…
KARONESIA.COM | Gresik – Kepolisian Resor Gresik, Jawa Timur, berhasil mengungkap kasus penyebaran konten asusila di media sosial dengan menangkap seorang pria berinisial IDGAMU (44), warga Denpasar, Bali, yang diketahui sebagai admin grup Facebook bernama “Cinta Sedarah” yang kemudian diubah…
KARONESIA.COM | Jakarta – Hari Ulang Tahun ke-74 Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) pada 14 Mei 2025 menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen terhadap transformasi Kejaksaan yang berkeadilan, humanis, akuntabel, dan modern. Dalam upacara yang berlangsung di Lapangan Upacara Kejaksaan Agung,…
KARONESIA.COM | Jakarta – Sinergi antara TNI dan Kejaksaan terus diperkuat melalui implementasi Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI yang ditandatangani pada 6 April 2023. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek strategis, termasuk penugasan personel, dukungan kelembagaan, dan koordinasi teknis dalam penegakan…
“Penyidik menemukan indikasi kuat persekongkolan sejak awal proyek,” kata Rangga Adekresna.
"Korupsi bukan sekadar kejahatan finansial, tetapi juga kejahatan sosial yang menghambat kesejahteraan rakyat." – K.H. Marsudi Suhud
"Revisi KUHAP harus memastikan kejaksaan tetap memiliki kewenangan penyidikan untuk kasus korupsi."
"Sinergi ini memastikan data yang diperoleh valid dan menjadi dasar hukum yang kuat."
