JAKARTA (KARONESIA.COM) – Tim Satuan Tugas Intelijen Reformasi dan Inovasi (Satgas SIRI) Kejaksaan Agung mengamankan buronan tindak pidana pemilu yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, Babul Salam, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (28/1/2026). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan Babul Salam ditangkap di kawasan Taman Villa Baru,…
Jakarta (KARONESIA.com) – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkuat komitmen penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan melalui proses pencabutan persetujuan lingkungan bagi sejumlah unit usaha bermasalah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa tindakan tegas ini menyusul keputusan pemerintah untuk mencabut izin 28 perusahaan. Melansir laporan RRI, KLH saat ini tengah memproses secara…
Jakarta, (KARONESIA.com) – Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, Selasa (20/1/2026) hadir dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks DPR/MPR RI untuk memaparkan capaian kinerja Kejaksaan RI sepanjang tahun 2025 dan merinci rencana kerja tahun 2026. Pembahasan ini menyoroti anggaran yang telah dikelola dengan efektif serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk…
Editor: Lingga | @KARONESIA.COM Jakarta, KARONESIA.com | Selama bertahun-tahun, pemberantasan korupsi di Indonesia terjebak pada satu keyakinan dominan: penjara adalah jawaban utama. Keyakinan ini membentuk imajinasi publik tentang keadilan sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan negara dalam melawan korupsi. Namun, ketika koruptor silih berganti masuk penjara sementara kerugian negara tak sepenuhnya kembali, pertanyaan mendasarnya justru menguat:…
Editor: Redaksi | @KARONESIA.COM Jakarta, KARONESIA.com | Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum jaksa di Banten dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah lembaga tersebut diketahui telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) lebih dahulu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyerahkan orang dan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) kepada Kejagung. Plt Deputi…
Editor: Lingga | @KARONESIA.COM Tigaraksa, KARONESIA.com | Kasdim 0510/Tigaraksa Mayor Inf Tubagus Halim menghadiri kegiatan pemusnahan Barang Bukti (BB) rampasan negara yang digelar Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang di Kantor Kejari Tigaraksa, Kamis (18/12/2025). Kehadiran Kasdim menegaskan dukungan TNI terhadap upaya pemberantasan tindak kejahatan, khususnya peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Tangerang. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang memusnahkan…
Editor: Lingga | @KARONESIA.COM Sumsel, KARONESIA.com | Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan merilis capaian kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus sepanjang 2025 dalam momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Palembang, (9/12/2025). Capaian tersebut memuat gambaran penanganan perkara korupsi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk sejumlah kasus bernilai besar yang menjadi perhatian publik. Wakil Kepala…
Jakarta, KARONESIA.com | Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin melantik sejumlah pejabat strategis di lingkungan Kejaksaan Agung, Kamis, (27/11/2025). Prosesi yang berlangsung di Aula lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung itu menandai pergeseran penting dalam arah kebijakan penegakan hukum nasional menjelang berlakunya KUHP baru pada 2026. Pejabat yang dilantik meliputi Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA),…
Sumsel, KARONESIA.com | Kejaksaan Republik Indonesia kembali menegaskan arah reformasi kelembagaan dan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, institusi ini menata ulang struktur internal, memperketat merit system, hingga mengedepankan pendekatan humanis dalam penyelesaian perkara. Transformasi tersebut dinilai penting untuk memperbaiki kualitas penanganan perkara di seluruh satuan…
Jakarta, KARONESIA.com | Penghentian penyelidikan kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Bengkulu Utara menuai sorotan publik setelah advokat Toenjes Swansen Maniagasi, S.H., menilai langkah Polres Bengkulu Utara tersebut tidak sah secara hukum. Ia menyebut Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) Nomor B/848/V/Res.1.6/2022/Reskrim bertentangan dengan asas kehati-hatian dan prinsip due process of law. Kasus ini berawal dari…
