KARONESIA.COM | Banda Aceh – Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kembali mendapat perhatian serius dalam dunia hukum nasional. Hal ini disampaikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Asep N. Mulyana dalam Seminar Nasional bertema “Pembaruan KUHAP dalam Kerangka Integrated Criminal Justice System” yang digelar di Aula Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda…
KARONESIA.COM | Jakarta – Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin resmi menandatangani Naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dalam sebuah acara yang digelar di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM. Senin (23/06/2025). Penandatanganan DIM ini menjadi langkah strategis dalam proses pembaruan KUHAP yang telah berusia lebih dari 40…
“Revisi KUHAP bukan sekadar teknis, tapi pondasi hukum yang lebih transparan dan adil.”
“Revisi KUHAP harus memastikan kejaksaan tetap memiliki kewenangan penyidikan untuk kasus korupsi.”
Peserta FGD membahas reformasi kebijakan keadilan restoratif di Yogyakarta.
Oleh: Amir Ilyas Guru Besar Ilmu Hukum Jakarta,(KARONESIA.COM) – Pembaharuan hukum acara pidana melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi agenda penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Sejalan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia, perubahan ini mengikuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Salah satu isu krusial…
