Iklan Karonesia
Home » DPR RI

Menafsir Gugatan Pemberhentian Dewan oleh Masyarakat

Penulis: Yakub F. Ismail, Direktur Eksekutif INISIATOR Jakarta,KARONESIA.com | Gelombang kegelisahan publik kembali menyeruak ketika sekelompok mahasiswa membawa persoalan krusial ke Mahkamah Konstitusi (MK): siapa yang seharusnya berwenang memberhentikan anggota DPR? Di tengah kekecewaan masyarakat terhadap perilaku wakil rakyat yang jauh dari etika publik, gugatan ini muncul sebagai penanda bahwa ada yang tidak beres dalam…

Read More

Tuntutan Rakyat 17+8! Tunjangan DPR Dicabut, Publik Pantau Ketat

Jakarta, KARONESIA | DPR RI menegaskan keseriusannya menindaklanjuti aspirasi publik terkait 17+8 Tuntutan Rakyat. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan langkah konkret itu Jumat (5/9/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan. “Mulai 31 Agustus 2025, tunjangan perumahan anggota DPR dihentikan. Moratorium kunjungan kerja luar negeri berlaku sejak 1 September, kecuali undangan kenegaraan,” kata Dasco. Ia…

Read More

Rahayu Saraswati Minta Maaf, Putuskan Mundur dari DPR RI

Jakarta, KARONESIA | Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, resmi mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya. Keputusan itu ia sampaikan melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Rabu (11/9). Dalam pernyataannya, politisi Partai Gerindra tersebut mengaku ucapannya dalam sebuah siniar menyinggung perasaan banyak pihak. Rahayu pun meminta maaf secara terbuka dan menyebut tanggung…

Read More

Ribuan Buruh Siap Suarakan Enam Tuntutan di DPR RI

Jakarta, KARONESIA | Gerakan buruh kembali menjadi sorotan publik. Ribuan pekerja dari berbagai daerah akan turun ke jalan membawa agenda yang mereka sebut sebagai “penyelamat hak-hak buruh Indonesia”, Kamis (28/8/2025).. Aksi yang dipimpin Partai Buruh, KSPI, dan Koalisi Serikat Pekerja itu diberi nama HOSTUM atau “Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah”. Pusat aksi berlangsung di Gedung…

Read More

Hapus Outsourcing! Buruh Siap Demo Serentak di 38 Provinsi

Jakarta, KARONESIA | Ribuan buruh siap menggeruduk Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, (28/8/2025). Demo nasional bertajuk HOSTUM atau “Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah” dipimpin Partai Buruh, KSPI, dan Koalisi Serikat Pekerja. Presiden Partai Buruh Said Iqbal memastikan 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan turun ke jalan. Sementara ribuan lainnya menggelar aksi serentak di 38 provinsi….

Read More

Sinergi TNI-Polri Dukung Aspirasi Warga di Forum MPR RI Pagedangan

Pagedangan, KARONESIA – Sinergi TNI-Polri kembali terlihat dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat bertajuk “Pengaturan Pelaksanaan Wewenang MPR RI” yang digelar di Aula Kantor Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Selasa (5/8/2025). Forum tersebut menghadirkan sejumlah tokoh penting dari legislatif, eksekutif, dan aparat keamanan, termasuk Danramil 03/Legok, Mayor Kav Dwi Joko P, yang mewakili Dandim…

Read More

DPR Inisiasi RUU Perampasan Aset, Pemerintah Siap Dukung

Jakarta, KARONESIA – Pemerintah menyatakan kesiapan mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan untuk menginisiasi rancangan tersebut. Menteri Hukum dan HAM, Supratman, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan konsep awal RUU dan akan menyesuaikan jika DPR mengambil langkah inisiatif. “Kalau DPR mengambil inisiasinya, tidak masalah. Pemerintah tinggal menyesuaikan,” ujar…

Read More

Mahupiki Ajukan 7 Poin Masukan Revisi RUU KUHAP di DPR

Jakarta, KARONESIA – Organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) menyampaikan tujuh poin masukan kepada Komisi III DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Masukan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/07/2025). Ketua Umum Mahupiki, Firman Wijaya, menegaskan bahwa Mahupiki mendukung penuh proses pembahasan…

Read More

KUHP Baru Lahir, Tapi RKUHAP Masih Tercekat di DPR

KARONESA.COM | Jakarta – Dua tahun setelah disahkannya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, jalan panjang menuju implementasi masih terhambat. Penyebab utamanya adalah belum disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) oleh DPR RI. Padahal, KUHP baru ditargetkan mulai berlaku pada 2026. Di tengah harapan besar terhadap sistem hukum nasional yang lebih…

Read More

DPR RI: Banten Provinsi dengan Kemandirian Fiskal Tertinggi 2024

Jakarta (KARONESIA.COM) – Provinsi Banten mencatatkan prestasi strategis di tengah dinamika pembangunan daerah nasional. Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri dan para kepala daerah, Provinsi Banten dinyatakan sebagai daerah dengan tingkat kemandirian fiskal tertinggi di Indonesia tahun 2024. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizawi Karsayuda,…

Read More