Memaknai Komitmen Pemerintah Membangun Kembali Ponpes Al-Khoziny

Komitmen Pemerintah di Era Prabowo

Tidak lama setelah kejadian, pemerintah pusat menegaskan dukungannya terhadap pembangunan kembali Ponpes Al-Khoziny. Tim dari Kementerian PUPR segera diterjunkan, bukan hanya untuk membangun ulang gedung, tetapi juga memastikan seluruh proses perencanaan mematuhi standar teknis nasional.

Langkah cepat ini mencerminkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap penguatan dunia pendidikan. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menekankan bahwa pembangunan manusia dan infrastruktur pendidikan adalah dua pilar utama menuju visi Generasi Emas Indonesia 2045.

Pemerintah kini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas guru atau kurikulum, tetapi juga memastikan bahwa fasilitas pendidikan — termasuk pondok pesantren — berdiri kokoh secara fisik dan berkelanjutan. Program pembangunan Sekolah Unggulan Garuda dan SMA Taruna Nusantara adalah contoh nyata bagaimana negara menyiapkan ekosistem pendidikan yang unggul dan merata.

Keterlibatan pemerintah dalam membangun kembali Al-Khoziny perlu dimaknai dalam kerangka besar kebijakan pendidikan nasional, bukan sekadar reaksi atas peristiwa lokal. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara yang tidak membeda-bedakan antara lembaga pendidikan negeri dan swasta, umum maupun keagamaan.

Pesantren sebagai Pilar Peradaban

Pesantren memiliki tempat istimewa dalam sejarah bangsa Indonesia. Lembaga ini bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga kawah candradimuka pembentukan karakter dan moralitas bangsa. Dari pesantrenlah lahir banyak tokoh pejuang, ulama, dan pemimpin bangsa yang menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai fondasi kebangsaan.

Karena itu, perhatian pemerintah terhadap pesantren bukanlah bentuk privilese, melainkan penghormatan terhadap peran historis dan sosial yang telah dijalankan pesantren selama ratusan tahun. Dalam konteks inilah, pembangunan kembali Al-Khoziny harus dipandang sebagai investasi sosial dan spiritual bagi masa depan bangsa.

Penegakan hukum tetap penting, tetapi harus dilakukan dengan proporsionalitas dan sensitivitas sosial. Di satu sisi, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kelalaian teknis; di sisi lain, jangan sampai proses hukum mengabaikan konteks kemanusiaan dan misi pendidikan di balik tragedi ini.

Pemerintah wajib memastikan setiap pesantren, madrasah, dan sekolah swasta memperoleh akses terhadap pendampingan teknis dan pengawasan pembangunan yang memadai. Ini bukan soal siapa yang salah, melainkan bagaimana memastikan tragedi serupa tak terulang.

Menata Ulang Prioritas Pendidikan

Tragedi ini membuka ruang refleksi yang lebih dalam: sejauh mana kita menempatkan keselamatan dan mutu infrastruktur pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik? Dalam era percepatan pembangunan nasional, efisiensi kerap menjadi alasan untuk memangkas proses teknis, padahal keselamatan manusia tidak boleh dikompromikan oleh efisiensi biaya.

Pemerintah perlu memperkuat sistem audit teknis bangunan pendidikan, melibatkan asosiasi profesional, dan membuka ruang kolaborasi lintas kementerian agar setiap proyek pembangunan benar-benar layak secara struktural.

Lebih dari itu, masyarakat juga harus aktif menuntut transparansi dan tanggung jawab dalam setiap proyek publik. Karena pembangunan yang aman dan berkelanjutan bukan semata urusan teknis, tetapi juga cermin dari peradaban hukum dan moral bangsa.

Penutup: Dari Reruntuhan Menuju Harapan

Runtuhnya Ponpes Al-Khoziny meninggalkan luka mendalam, namun juga menumbuhkan kesadaran baru: bahwa pembangunan bukan sekadar menegakkan beton dan besi, melainkan menegakkan nilai, tanggung jawab, dan harapan.

Bangunan boleh roboh, tetapi komitmen untuk membangun peradaban melalui pendidikan harus tetap tegak. Dari reruntuhan itu, semoga lahir kesadaran baru tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan untuk menegakkan kembali pondasi bangsa: pengetahuan, keimanan, dan kemanusiaan.(*)

Editor: Lingga
© KARONESIA 2025