Memaknai Komitmen Pemerintah Membangun Kembali Ponpes Al-Khoziny

Penulis: Assoc. Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.

Jakarta, KARONESIA.com | Langit Sidoarjo pada Senin sore, 29 September 2025, tampak teduh. Sekilas, kehidupan di kawasan Buduran berjalan sebagaimana biasa: para santri keluar-masuk pondok, lalu lintas kampung mengalir tenang. Namun sekitar pukul 15.00 WIB, ketenangan itu pecah. Bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny yang berdiri kokoh di tengah lingkungan padat itu mendadak ambruk. Hanya dalam hitungan detik, musala sekaligus ruang belajar tiga lantai itu berubah menjadi puing dan kepanikan.

Tangisan dan jerit panik santri membelah udara. Warga berhamburan, sebagian berusaha menolong, sebagian lain masih tertegun tak percaya. Peristiwa ini seketika menjadi kabar duka nasional; media di berbagai penjuru negeri menayangkan gambar reruntuhan pesantren yang selama ini dikenal sebagai pusat pendidikan keislaman di Sidoarjo.

Lebih dari sekadar insiden konstruksi, tragedi ini mengguncang rasa kebersamaan dan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan fasilitas pendidikan. Dunia pesantren — yang selama ini menjadi simbol kemandirian pendidikan Islam — kembali dihadapkan pada pertanyaan besar: seberapa siap infrastruktur pendidikan kita menghadapi tuntutan zaman?

Kegagalan Konstruksi dan Pelajaran Teknis

Berdasarkan hasil penyelidikan awal aparat kepolisian bersama tim ahli, dugaan sementara mengarah pada adanya failed of construction atau kegagalan konstruksi. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, menyebutkan bahwa struktur bangunan tidak mampu menopang beban tambahan yang muncul setelah rencana penambahan lantai ketiga.

Pendapat itu dikuatkan oleh ahli konstruksi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Mudji Irmawan. Ia menjelaskan bahwa pembangunan Ponpes Al-Khoziny menggunakan metode yang disebut pancake method — menambah lantai baru di atas struktur lama tanpa memperkuat fondasi terlebih dahulu. Tujuannya sering kali untuk menghemat waktu dan biaya, namun berisiko tinggi bila tak disertai perhitungan ulang daya dukung struktur.

Dari hasil kajian, diketahui bahwa bangunan asli hanya didesain untuk dua lantai. Penambahan menjadi tiga lantai dilakukan tanpa rekonstruksi fondasi dan kolom utama. Akibatnya, beban vertikal meningkat drastis, membuat elemen struktural tidak lagi mampu menahan tekanan. Dalam dunia teknik sipil, kondisi ini seperti bom waktu: tekanan berlebih pada satu titik bisa membuat seluruh bangunan kolaps seketika.

Namun, di balik fakta teknis itu, kita perlu melihat musibah ini secara lebih luas. Tidak ada niat jahat, tidak ada kesengajaan. Semua pihak — pengelola pondok, santri, maupun pekerja — tentu tidak menginginkan bencana ini terjadi. Karena itu, kejadian ini dapat digolongkan sebagai kondisi luar biasa, sebuah musibah yang sekaligus mengandung pelajaran berharga.

Refleksi atas Tanggung Jawab dan Kesadaran Kolektif

Tragedi Ponpes Al-Khoziny mengingatkan kita bahwa pembangunan sarana pendidikan, terutama di lingkungan pesantren, tak bisa dilakukan dengan pendekatan serampangan. Dalam konteks hukum konstruksi, prinsip due diligence dan safety compliance harus menjadi pijakan utama, bukan sekadar formalitas administratif.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, merespons cepat dengan menurunkan tim teknis untuk melakukan asesmen struktur dan evaluasi menyeluruh. Langkah ini bukan semata bentuk tanggung jawab pemerintah, tetapi juga refleksi atas pentingnya sistem pengawasan terpadu dalam pembangunan fasilitas publik.

Kita patut mengapresiasi komitmen tersebut. Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara tidak hanya dibutuhkan untuk memberi bantuan fisik, melainkan juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap standar keselamatan publik.

Musibah ini menjadi momentum introspeksi bersama. Bahwa keselamatan publik tidak boleh dinegosiasikan, dan pembangunan di bidang pendidikan — apalagi pesantren — harus menempatkan keamanan serta keberlanjutan sebagai prioritas.