Ketergantungan Pangan Tinggi, Tangsel Didorong Bangun Kedaulatan Lokal

❮

❯

×

Editor: Lingga  |  @KARONESIA.COM

Tangerang Selatan, KARONESIA.com | Ketergantungan Kota Tangerang Selatan terhadap pasokan pangan dari luar daerah dinilai telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Di tengah ancaman kenaikan harga dan gangguan distribusi, kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan risiko struktural yang dapat memukul daya tahan sosial masyarakat perkotaan.

Isu tersebut mengemuka dalam diskusi publik Tangsel The Series Part 3 yang digelar di Rumah Tambi Historia, Minggu (21/12/2025).

Diskusi menempatkan kedaulatan pangan sebagai agenda strategis kota, bukan hanya urusan sektor pertanian semata.

Data DKP3: Pasokan Lokal Masih Lemah

Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Tangerang Selatan, Wismansyah, mengungkapkan bahwa sekitar 60–70 persen kebutuhan sepuluh bahan pokok strategis di Tangsel masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

“Jika wilayah sumber mengalami gagal panen, banjir, atau gangguan distribusi, Tangsel sangat rentan mengalami kelangkaan. Ini fakta yang harus dihadapi,” ujar Wismansyah.

Menurut dia, kondisi tersebut justru membuka ruang besar bagi penguatan pangan lokal melalui pertanian, peternakan, dan perikanan berbasis teknologi ramah lingkungan.

DKP3 mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti RW Mantap, Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Tani (Poktan), dan Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) sebagai fondasi awal kemandirian pangan perkotaan.

Kearifan Lokal di Tengah Kota

Diskusi menekankan bahwa kedaulatan pangan tidak selalu identik dengan skala besar. Optimalisasi kearifan lokal pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan tanah, air, dan sumber pangan dinilai masih relevan diterapkan di kawasan perkotaan dengan pendekatan adaptif.

Produksi pangan skala komunitas, meski terbatas, diyakini mampu menjadi bantalan krisis ketika pasokan luar terganggu. Selain itu, pendekatan padat karya dinilai memberi nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kutipan Tajam Moderator: Soal Keberanian Kebijakan

Moderator diskusi, Daeng Rahmat, menyampaikan kritik tajam terhadap lemahnya ekosistem kebijakan pangan lokal.

Ia menilai persoalan utama bukan semata ketersediaan lahan, melainkan keberanian pemerintah dalam membangun sistem pendukung yang utuh.

“Masyarakat sebenarnya siap bergerak. Tapi tanpa kepastian lahan, pendampingan usaha, offtaker yang jelas, dan dasar hukum seperti peraturan wali kota, kedaulatan pangan akan terus berhenti sebagai jargon,” tegas Daeng Rahmat.

Pernyataan ini menegaskan bahwa inisiatif pangan lokal membutuhkan legitimasi kebijakan agar tidak berhenti sebagai gerakan sporadis berbasis komunitas.

Gagasan Pusat Logistik Lokal

Ketua Umum Yayasan Historia Tangsel, Agam Pamungkas Lubah, mengusulkan pembentukan pusat logistik pangan lokal sebagai simpul distribusi dan penyangga produksi masyarakat.

Menurut dia, fasilitas ini akan memberi kepastian pasar sekaligus memperkuat distribusi pangan di tingkat kota.

“Kalau rantai distribusinya jelas dan hasil produksi terserap, masyarakat akan lebih berani menanam dan beternak,” ujar Agam.

Pusat logistik dinilai dapat meredam gejolak harga sekaligus memperpendek jalur distribusi dari produsen ke konsumen.

Ancaman Harga dan Momentum Nataru

Isu transparansi harga juga mengemuka, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Salah seorang peserta diskusi mempertanyakan sejauh mana komunikasi pemerintah dengan pasar tradisional dan modern untuk menyampaikan potensi kenaikan harga komoditas pokok, seperti cabai.

Menanggapi hal tersebut, Wismansyah menegaskan bahwa ketergantungan pasokan dari luar membuat Tangsel rawan terdampak gejolak harga musiman.

Karena itu, penguatan produksi lokal dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Mendorong Kolaborasi Nyata

Menutup diskusi, para peserta sepakat perlunya forum lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang melibatkan langsung pelaku pertanian, peternakan, dan perikanan.

Forum ini diharapkan melahirkan langkah konkret, bukan sekadar rekomendasi normatif. Kedaulatan pangan, dalam konteks Tangsel, dipahami bukan sebagai ambisi swasembada penuh, melainkan upaya realistis memperkecil ketergantungan dan memperkuat daya tahan kota menghadapi krisis pangan di masa depan.(*)