Editor: Lingga
Serang (KARONESIA.COM) – Gubernur Banten, Andra Soni, menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 1 Tahun 2025 untuk mencegah tindakan pemerasan dan intervensi dalam pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Instruksi ini bertujuan untuk memastikan pelayanan masyarakat berjalan lancar dan bebas dari praktik-praktik ilegal.
Instruksi yang ditandatangani pada 19 Maret 2025 tersebut, memerintahkan Sekretaris Daerah, Kepala Satpol PP, Inspektur Daerah, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjaga situasi kondusif dan memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Gambar: Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang pencegahan pemerasan dalam pelayanan publik.
Gubernur Andra Soni menegaskan, seluruh jajaran Pemprov Banten tidak boleh mengakomodasi permintaan yang mengarah pada pemerasan atau intervensi yang melanggar peraturan perundang-undangan. “Kami tidak akan mentolerir tindakan yang merugikan keuangan negara/daerah atau melanggar hukum,” tegasnya.
Dalam instruksi tersebut, Gubernur juga memerintahkan seluruh Kepala OPD untuk segera melaporkan jika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Sekretaris Daerah.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan jajarannya diperintahkan untuk membantu menjaga ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Banten bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan instruksi ini.
“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan,” ujar Gubernur Andra Soni. (@2025)
Link: https://karonesia.com/sosdikbud/gubernur-banten-tindak-tegas-pemerasan-layanan-masyarakat/
