JAKARTA, Karonesia.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan strategi peningkatan investasi di daerah pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023. Menurut Mendagri, investasi tidak hanya berasal dari pihak asing, tetapi juga nasional dan lokal. Ia menjelaskan bahwa investasi di daerah bisa maju ketika sektor swastanya hidup, sehingga kesejahteraan rakyat dapat meningkat.
“Begitu sektor swasta hidup, uang akan bergerak dan beredar di masyarakat, daya beli masyarakat meningkat, purchasing power-nya meningkat, dan pertumbuhan ekonomi angka nomor satu yang membangun angka pertumbuhan ekonomi itu adalah purchasing power, daya beli, konsumsi rumah tangga. Itu nomor satu [yang memicu] pertumbuhan ekonomi,” ujarnya di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Menurut Mendagri, ketika pemerintah daerah (Pemda) ingin menghidupkan sektor swasta, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah memberikan kepastian hukum bagi investor. Termasuk di dalamnya yaitu kejelasan batas wilayah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tidak melanggar aturan. Sebagai contoh detail letak daerah komersial, daerah perumahan, daerah hijau, serta aspek lainnya. Mendagri juga mengingatkan bahwa investasi akan masuk ketika batas wilayahnya tidak terjadi sengketa.
“Nah mekanisme untuk menyelesaikan batas wilayah, itu ujungnya Permendagri. Permendagri tidak pernah kami melakukan top-down, karena ini menyangkut aspek sosial, tapi melalui bottom-up. Kita berharap daerah-daerah yang bersengketa antar kabupaten, antarprovinsi, untuk bupati menyelesaikan antarkecamatan, antardesa,” jelasnya.
Mendagri juga menjelaskan strategi peningkatan investasi lainnya melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menggunakan sistem satu atap (one roof system). MPP ini telah memberikan banyak keuntungan bagi berbagai pihak. Selain memudahkan pelayanan bagi masyarakat, MPP juga membantu mengurangi potensi pungli.
“Mal Pelayanan Publik ini sangat bagus, terbuka, murah, satu pintu, tidak perlu lagi door to door datang ke dinas ini, ke dinas ini, ke kantor ini, kelurahan, kecamatan dan seterusnya, K/L (kementerian/lembaga) ini, dengan one roof ini semua ada di tempat itu, sehingga akan lebih mudah,” ujarnya.
Mendagri menjelaskan bahwa saat ini baru ada 175 daerah yang memiliki MPP, sedangkan 334 kabupaten/kota lainnya belum memiliki fasilitas tersebut dan proses pembangunannya terus dipercepat. Berbagai terobosan juga sangat dibutuhkan dari kepala daerah untuk kemajuan MPP agar sesuai dengan tuntutan zaman, seperti yang dilakukan Kota Makassar dengan MPP-nya yang tidak lagi dalam bentuk gedung, tetapi virtual (metaverse).
“Jadi tidak perlu datang fisik ke kantor Mal Pelayanan Publik, karena ada kantor Mal Pelayanan Publik virtual, begitu masuk dengan password masuk, ketemu sama avatarnya bagian perizinan dari dinas pelayanan satu pintu. Ketemu lagi dengan avatarnya yang mengurusi masalah sertifikat pertanahan dan semuanya online,” jelasnya.
Mendagri menekankan strategi penting lainnya yaitu peningkatan integritas dan kesejahteraan bagi para petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Salah satu caranya adalah memberikan kenaikan tunjangan atau reward sesuai prestasi yang telah dicapai.
“DPMPTSP ini termasuk dalam kategori low risk low-profit. Oleh karena itu, jika dimungkinkan, kita harus menciptakan iklim low risk high profit. Ini dapat dicapai selain dengan memberikan reward, kita juga akan mendorong peningkatan [peluang] karier,” pungkasnya. (#)
Puspen Kemendagri
