IMO-Indonesia Dorong Pembentukan Satgas Informasi Bencana Sumatera

Penulis: Yakub F. Ismail Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia  |  Editor: Lingga  |  @KARONESIA.COM

Jakarta, KARONESIA.com | Di tengah frekuensi bencana alam yang kian meningkat, kebutuhan publik akan informasi yang cepat, akurat, dan tepercaya menjadi keniscayaan. Namun, derasnya arus informasi digital justru sering kali menghadirkan problem baru: simpang siur data, keterlambatan pembaruan resmi, hingga bias narasi yang berpotensi menyesatkan.

Di kawasan Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, tantangan ini terasa kian nyata ketika mekanisme koordinasi informasi kebencanaan belum terkelola secara terpusat dan sistematis.

Ketiadaan satuan tugas (Satgas) khusus yang menangani arus informasi dan pemberitaan penanganan bencana di Sumatera berpotensi melemahkan efektivitas komunikasi publik.

Dalam situasi darurat, informasi bukan sekadar pelengkap kerja kemanusiaan, melainkan instrumen strategis yang menentukan kepercayaan publik, efektivitas bantuan, serta stabilitas sosial.

Pengalaman berbagai krisis menunjukkan bahwa fragmentasi informasi ketika tiap pihak berbicara dengan narasinya masing-masing, membuka ruang kesimpangsiuran. Update resmi menjadi terlambat, klarifikasi kalah cepat oleh spekulasi, dan masyarakat berada dalam kebingungan.

Di titik inilah urgensi pembentukan Satgas Pengelolaan Informasi dan Media Penanganan Bencana Sumatera menemukan relevansinya.

Satgas ini idealnya menjadi pusat koordinasi informasi yang melibatkan media nasional dan daerah, terutama asosiasi badan usaha media. Pelibatan badan usaha media penting karena media sebagai institusi memiliki sistem manajemen redaksi, jaringan distribusi, serta tanggung jawab korporasi yang menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas pemberitaan.

Dengan demikian, Satgas tidak hanya menjadi ruang koordinasi pewarta, tetapi juga wadah sinergi antarkorporasi media dalam menyusun narasi kebencanaan yang utuh, berimbang, dan bertanggung jawab.

Lebih jauh, pengelolaan informasi kebencanaan juga memiliki dimensi global. Di era konektivitas digital, peristiwa bencana di Sumatera dengan cepat menjadi konsumsi publik internasional. Tanpa pengelolaan yang baik, informasi yang tersebar dapat membentuk persepsi bias dan merugikan reputasi bangsa.

Karena itu, pers nasional memegang peran strategis dalam diplomasi media bukan untuk menutupi fakta, melainkan menyajikannya secara akurat, kontekstual, dan sesuai prosedur penanganan bencana.

Diplomasi media yang bertanggung jawab membantu dunia memahami langkah pemerintah, kerja kemanusiaan lintas sektor, serta kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional penanggulangan bencana.

Narasi yang terukur dan berbasis data akan membangun kepercayaan publik global bahwa Indonesia memiliki kapasitas, tata kelola, dan komitmen kuat dalam menghadapi krisis.

Pada saat yang sama, pemberitaan yang kredibel membuka ruang kolaborasi internasional, mempercepat dukungan kemanusiaan, dan menegaskan posisi Indonesia sebagai subjek aktif dalam pengelolaan bencana.

Pembentukan Satgas Informasi dan Media Penanganan Bencana Sumatera bukan semata kebutuhan teknis, melainkan langkah strategis untuk memastikan pers nasional bekerja serempak, solid, dan berintegritas.

Di tengah krisis, informasi yang dikelola dengan baik adalah bentuk tanggung jawab negara kepada warganya dan kepada dunia. Sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah menjadikan pengelolaan informasi kebencanaan sebagai prioritas kebijakan demi keselamatan publik, kepercayaan global, dan martabat bangsa. (*)