Jakarta (KARONESIA.COM) – Tiga nama dari tiga dinasti politik terbesar Indonesia mulai mengambil posisi strategis menjelang Pilpres 2029. AHY, Gibran Rakabuming Raka, dan Puan Maharani masing-masing membawa warisan nama, jejaring partai, dan basis loyalis yang sudah terbangun dua dekade.
AHY tampil meneruskan trah Susilo Bambang Yudhoyono, membawa citra rasional-teknokratis yang menjadi identitas kepemimpinan Demokrat.
Gibran merepresentasikan kesinambungan gaya populis-nasionalistik yang melekat kuat pada nama Joko Widodo.
Sementara Puan Maharani berdiri sebagai pewaris sah garis Sukarno melalui PDI Perjuangan, didukung mesin partai terbesar yang terbukti tangguh di berbagai pemilu.
Namun ketiga figur itu bukan sekadar membawa nama keluarga. Mereka masing-masing mewarisi infrastruktur partai, jaringan relawan, dan loyalis yang tidak bisa diabaikan.
Di luar orbit tiga dinasti itu, Presiden Prabowo Subianto muncul sebagai variabel yang berbeda. Pengalamannya di bidang pertahanan dan diplomasi militer menjadikannya figur dengan orientasi geopolitik yang kuat, sesuatu yang kian relevan di tengah rivalitas AS, Tiongkok, dan Rusia yang terus meningkat.
Direktur Eksekutif INISIATOR Yakub F. Ismail menilai, pertarungan 2029 bukan hanya soal siapa yang paling dikenal. “Dinasti memang masih menjadi modal penting yang patut diperhitungkan, namun ia bukan jaminan kemenangan,” tulisnya dalam analisis terbaru.
Yakub menegaskan bahwa publik semakin rasional dan terinformasi. Faktor kompetensi, rekam jejak, dan kemampuan membangun koalisi luas kini menjadi penentu yang jauh lebih berat daripada sekadar nama besar.
Konteks global memang mendorong tuntutan itu. Dunia kini bergeser dari unipolar menuju multipolar. AS bukan lagi satu-satunya kekuatan yang bisa mendikte tatanan dunia. Rusia dan Tiongkok tumbuh sebagai kekuatan sepadan, baik secara ekonomi maupun militer.
Di tengah pergeseran itu, konflik kawasan, krisis energi, dan ancaman keamanan siber menjadi agenda yang tidak bisa diabaikan pemimpin mana pun, termasuk Indonesia. Kepala negara ke depan dituntut tidak sekadar piawai mengurus dalam negeri, tetapi juga mampu membaca dan menavigasi arus geopolitik global.
Di sinilah Prabowo diklaim memiliki keunggulan. Di bawah kepemimpinannya, agenda strategi nasional disebut mulai selaras dengan visi kepentingan global. Penguatan alutsista, modernisasi pertahanan, dan diplomasi pertahanan lintas negara mencerminkan orientasi pemimpin yang menempatkan Indonesia sebagai aktor regional yang proaktif, bukan sekadar pengamat.
Sementara itu, AHY, Gibran, dan Puan secara umum masih diidentikkan dengan pendekatan domestik — menitikberatkan stabilitas politik, kesinambungan program kesejahteraan, dan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan. Pendekatan itu tidak salah, namun Yakub menilai urgensi geostrategis harus menjadi pertimbangan yang tidak bisa disisihkan begitu saja.
Pilpres 2029 dengan demikian bukan sekadar duel elektoral. Ini adalah pertarungan narasi besar tentang ke mana Indonesia hendak melangkah memilih keberlanjutan berbasis jejaring domestik yang sudah mapan, atau kepemimpinan dengan perspektif global yang lebih progresif dalam membaca arah zaman.
Pertanyaan itu belum terjawab. Namun dinamikanya sudah bergerak. Dan publik Indonesia, yang semakin cerdas membaca peta kekuasaan, pada akhirnya yang akan menentukan.(*)
Link: https://karonesia.com/opini/dinasti-vs-geopolitik-peta-kekuatan-menuju-pilpres-2029/
