Catatan Politik Akhir Tahun: 2025 Masih Menyisakan Banyak Pekerjaan

Penulis:Bambang Soesatyo  |  Editor: Tim Redaksi  |  @KARONESIA.COM

Jakarta, KARONESIA.com  | Menyongsong pergantian tahun dari 2025 menuju 2026, seluruh elemen masyarakat Indonesia masih diselimuti dukacita mendalam atas wafatnya ribuan warga akibat bencana ekologis di wilayah Sumatera. Keprihatinan juga menyertai dinamika kehidupan jutaan warga yang terdampak bencana tersebut. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa pada hari-hari mendatang, terdapat banyak pekerjaan besar yang harus segera dituntaskan demi memulihkan kehidupan masyarakat.

Memasuki tahun 2026, menjadi keniscayaan untuk melakukan refleksi dan bertanya: apa yang seharusnya menjadi prioritas bangsa ke depan. Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat ditemukan dengan membuka kembali catatan peristiwa serta realisasi pembangunan sepanjang 2025.

Gambaran kerusakan akibat bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh secara otomatis menambah daftar persoalan nasional yang membutuhkan perhatian ekstra, bahkan harus ditempatkan sebagai agenda prioritas.

Sepanjang 2025, harus diakui masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang belum diselesaikan secara tuntas. Tahun ini menghadirkan persoalan multidimensional yang tidak bisa dan tidak boleh disederhanakan.

Demonstrasi besar dan aksi anarkis di berbagai kota pada Agustus 2025 menjadi cerminan dari kompleksitas persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi bangsa.

Pada aspek moral dan etika politik, kekecewaan publik terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) terus menguat. Desakan agar aset koruptor dirampas semakin mengemuka sebagai bentuk ekspresi kemarahan masyarakat. Dari sisi ekonomi, pelemahan konsumsi rumah tangga dan membengkaknya angka pengangguran menjadi sinyal serius. Sementara itu, persoalan hukum tampak menonjol karena telah sampai pada titik yang melukai rasa keadilan publik.

Fakta mengenai pengingkaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sejumlah institusi negara juga tak luput dari sorotan. Salah satu dampaknya adalah penegakan hukum yang dinilai tidak berkeadilan serta memburuknya kualitas layanan publik. Dalam konteks ini, langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Percepatan Reformasi Polri patut dipandang sebagai ikhtiar awal untuk melakukan pembenahan.

Memasuki 2026, peta persoalan yang akan dihadapi pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat sesungguhnya sudah cukup jelas. Selain kewajiban rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatera, kondisi perekonomian nasional juga perlu dicermati secara serius. Kinerja ekonomi yang melemah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Daya beli menurun, pabrik-pabrik berhenti berproduksi, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai sektor.

Berdasarkan pendataan hingga 22 Desember 2025, bencana ekologis di Sumatera berdampak pada 52 kabupaten/kota. Sembilan desa dilaporkan hilang atau hancur, sekitar 147.000 rumah rusak, 1.600 fasilitas umum dan 145 jembatan mengalami kerusakan, serta 967 gedung sekolah terdampak. Jumlah warga terdampak mencapai lebih dari 3,3 juta jiwa, dengan korban meninggal tercatat 1.106 orang dan 175 orang masih dalam pencarian. Sekitar satu juta warga mengungsi, dengan lebih dari 7.000 orang mengalami luka-luka.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa upaya pemulihan harus segera dilakukan agar wilayah pemukiman kembali layak huni.

Patut disyukuri pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga Rp60 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak. Harapannya, kementerian teknis dapat segera berkoordinasi dan menjalankan kerja nyata agar harapan masyarakat terdampak dapat kembali tumbuh.

Di luar penanganan bencana, tantangan lain yang tak kalah penting adalah penguatan kinerja perekonomian nasional. Gelembung pengangguran, melemahnya konsumsi rumah tangga, mati surinya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga ancaman kebangkrutan industri manufaktur akibat membanjirnya produk impor ilegal menjadi persoalan yang harus ditangani secara serius.

Survei Asian Development Bank yang dipublikasikan Kadin Indonesia menyebutkan hampir 50 persen UMKM tidak mampu bertahan. Kondisi ini berkontribusi pada meningkatnya angka pengangguran. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah pengangguran per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, sementara IMF memproyeksikan tingkat pengangguran Indonesia pada 2025 dapat menyentuh 5 persen.

Menghadapi kompleksitas tersebut, diperlukan inisiatif dan stimulus baru yang berorientasi pada pemulihan produktivitas, peningkatan daya saing, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya beli masyarakat. Dalam konteks ini, inisiatif Kementerian Pertanian terkait transformasi dan investasi sektor pertanian melalui hilirisasi produk layak dicermati.

Sebagaimana dijelaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, strategi ini berpotensi menciptakan hingga delapan juta lapangan kerja.

Langkah lain yang relevan adalah upaya merawat pasar dalam negeri. Dengan jumlah penduduk lebih dari 286 juta jiwa, Indonesia memiliki potensi pasar domestik yang sangat besar. Karena itu, inisiatif Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam memerangi penyelundupan dan memperkuat likuiditas perbankan patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya melindungi industri nasional.

Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan bahwa solusi untuk mereduksi persoalan multidimensional sebenarnya tersedia. Tantangan utama ke depan adalah memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif.

Harapannya, pada 2026 para pembantu presiden semakin kreatif dan solutif dalam merumuskan kebijakan, agar Indonesia mampu keluar dari tekanan dan melangkah menuju pemulihan yang berkelanjutan.(*)

Oleh: Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI / Ketua MPR RI ke-15, Ketua DPR RI ke-20 ,Ketua Komisi I DPR RI ke-7,Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan (Unhan)

Penulis