Universitas Jayabaya Anugerahi Bamsoet Predikat Mahasiswa Berprestasi
“Revitalisasi TAP MPR perlu keseimbangan antara kepentingan hukum dan demokrasi.”
Jakarta (KARONESIA.COM) – Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, menerima penghargaan sebagai Mahasiswa Berprestasi dalam Kancah Politik Nasional dari Program Pascasarjana Universitas Jayabaya. Penghargaan ini diberikan bersamaan dengan yudisium kelulusan, di mana Bamsoet dinilai memiliki kontribusi akademik yang signifikan melalui tesisnya yang berjudul Revitalisasi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Bagian Dinamika Struktur Hukum dan Politik Hukum di Indonesia.
Dalam tesisnya, Bamsoet menyoroti peran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia menjelaskan bahwa sebelum reformasi 1998, TAP MPR memiliki posisi strategis dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN). Namun, setelah amandemen UUD 1945, kewenangan tersebut mengalami perubahan drastis. Bamsoet menekankan pentingnya revitalisasi TAP MPR sebagai instrumen hukum yang dapat beradaptasi dengan tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang.
“Revitalisasi TAP MPR merupakan langkah penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional tanpa mengorbankan prinsip demokrasi,” ujar Bamsoet dalam keterangannya di Kampus Universitas Jayabaya, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Sebagai Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20, Bamsoet menilai bahwa posisi TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan perlu dikaji kembali agar dapat memberikan pedoman normatif yang lebih jelas bagi kebijakan negara. Perubahan struktur ketatanegaraan setelah reformasi menempatkan TAP MPR di bawah UUD 1945, tetapi di atas undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Dengan demikian, meskipun TAP MPR tetap diakui keberlakuannya, kewenangan MPR untuk mengeluarkan TAP baru yang bersifat mengatur sudah tidak ada lagi.
Proses revitalisasi yang diusulkan Bamsoet tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap stabilitas politik dan pembangunan nasional. Menurutnya, keseimbangan antara GBHN sebagai panduan kebijakan dan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem demokrasi harus dijaga dengan baik. Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, politisi, dan masyarakat sipil, menjadi kunci dalam memastikan relevansi TAP MPR di era modern.
Sebagai bagian dari generasi politik yang terus mengembangkan wawasan akademik, Bamsoet berharap penghargaan yang ia terima dapat menjadi inspirasi bagi politisi lain untuk terus meningkatkan kapasitas intelektual mereka. Universitas Jayabaya menilai Bamsoet sebagai figur yang mampu menjembatani dunia politik dan akademik, sebuah kombinasi yang jarang ditemukan dalam dinamika politik nasional saat ini.(@2025)
