Jakarta, KARONESIA – Di tengah tekanan ekonomi domestik dan gejolak eksternal yang terus membayangi, dunia usaha Indonesia menunjukkan semangat untuk tetap bangkit. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memandang kondisi ini sebagai momen strategis untuk konsolidasi nasional, yang akan dituangkan dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-34 pada 4–6 Agustus 2025 di Bandung, Jawa Barat.
Melalui tema “Dengan Semangat Indonesia Incorporated Menuju Indonesia Emas 2045,” APINDO ingin memperkuat sinergi antara pelaku usaha pusat dan daerah dalam menjawab berbagai tantangan global dan domestik secara kolaboratif. Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menegaskan bahwa dunia usaha nasional saat ini berada dalam situasi genting yang membutuhkan respons cepat dan solutif.
Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2025 yang hanya mencapai 4,87% mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat dan lemahnya dorongan fiskal dari pemerintah. Sektor konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor penggerak utama, hanya tumbuh 4,89%. Kontraksi belanja pemerintah memperparah kondisi ini dengan menghilangkan stimulus penting yang selama ini menopang pemulihan ekonomi.
Di sektor riil, tekanan semakin terasa. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur bertahan di bawah level 50 selama tiga bulan terakhir, menandakan fase kontraksi yang belum berakhir. Shinta menekankan bahwa untuk menuju target Indonesia Emas 2045, yang memerlukan pertumbuhan ekonomi rata-rata 8% per tahun, dibutuhkan reformasi besar-besaran.
“Reformasi struktural, peningkatan kualitas SDM, deregulasi nyata, dan penciptaan ekosistem usaha yang kompetitif serta adil harus menjadi prioritas,” ujarnya tegas.
Kondisi eksternal pun tak kalah menantang. Ketegangan geopolitik, perang tarif, fluktuasi harga energi, dan gangguan rantai pasok global menambah tekanan pada sektor industri nasional. Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap produk ekspor Indonesia menjadi pukulan berat bagi industri padat karya, yang selama ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Namun, di tengah tantangan itu, masih ada harapan. Realisasi investasi triwulan II 2025 yang mencapai Rp477,7 triliun, naik dari triwulan I sebesar Rp465,2 triliun, membuktikan masih adanya kepercayaan investor. Sepanjang semester I, total investasi menyentuh Rp942,9 triliun atau 49,5% dari target nasional, menciptakan lebih dari 1,2 juta lapangan kerja baru. Menariknya, sebaran investasi relatif merata antara wilayah Jawa (49,5%) dan luar Jawa (50,5%), memperlihatkan geliat ekonomi yang makin inklusif.
APINDO memanfaatkan Rakerkonas ke-34 sebagai ruang strategis untuk mengusulkan kebijakan konkret kepada pemerintah. Fokus utamanya ialah mencegah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menjaga keberlangsungan sektor industri padat karya. Usulan tersebut mencakup pemberian insentif fiskal seperti pembebasan PPN jasa subkontrak dan bahan baku, percepatan restitusi PPN, penghapusan bea masuk bahan baku, serta perluasan skema PPh 21 Ditanggung Pemerintah.
Dari sisi pembiayaan dan energi, dunia usaha meminta akses kredit yang lebih inklusif, subsidi BPJS Kesehatan untuk sektor terdampak, diskon listrik, dan subsidi gas. Tak hanya itu, APINDO juga mendorong pengembangan energi terbarukan melalui program PLTS atap berbasis net-metering.
“Industri padat karya kita sedang berada di persimpangan jalan. Jika tidak diberi perlindungan dan insentif yang cukup, kita bisa kehilangan tulang punggung penyerapan tenaga kerja,” ujar Shinta.
APINDO juga menyambut baik kemajuan diplomasi ekonomi Indonesia, terutama capaian Joint Statement dengan Amerika Serikat dalam kerangka Framework for Agreement on Reciprocal Trade. Langkah ini dinilai mampu meredam lonjakan tarif ekspor, memperkuat kepercayaan investor, dan membuka peluang peningkatan arus investasi dari AS.
Shinta menekankan bahwa dunia usaha harus menjadi mitra aktif, bukan sekadar pelaksana kebijakan. Ia juga mendorong strategi diversifikasi pasar ekspor, termasuk percepatan IEU-CEPA, penguatan akses ke pasar RCEP, CPTPP, BRICS+, dan ASEAN.
Dalam forum ini, APINDO menghadirkan para pengurus dari seluruh Indonesia, menteri ekonomi strategis, serta tokoh nasional dalam dialog terbuka yang mencerminkan kolaborasi aktif antara dunia usaha dan pemerintah. Dialog ekonomi juga menjadi bagian integral Rakerkonas, menghadirkan ekonom senior Wijayanto Samirin dan Raden Pardede, untuk menyelaraskan arah kebijakan ekonomi makro dengan dinamika pelaku usaha di lapangan.
Ketua Bidang Organisasi dan Steering Committee Rakerkonas Anthony Hilman menjelaskan bahwa pemilihan Bandung sebagai lokasi bukan sekadar simbol, tetapi bentuk keberpihakan kepada dunia usaha daerah. “Kami ingin suara pelaku usaha daerah benar-benar masuk dalam agenda kebijakan nasional,” kata Anthony. Ia menyoroti masih tingginya biaya logistik, perizinan yang belum terdesentralisasi, hingga ketidakpastian hukum dan praktik premanisme yang menghambat iklim usaha.
Rakerkonas APINDO ke-34 bukan hanya menjadi panggung organisasi, melainkan momentum kolektif untuk membangun pendekatan Indonesia Incorporated—kolaborasi lintas sektor yang memperkuat fondasi ekonomi nasional menjelang 2045.
“Indonesia membutuhkan kebijakan berbasis realita, bukan asumsi. Dan dunia usaha siap menjadi garda depan untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang tangguh dan berdaya saing global,” pungkas Shinta.
Editor: Lingga
Copyright © KARONESIA 2025
