Publik Kritik Gaji DPRD dan Konsumsi Pemkot Tangsel

Tangerang Selatan. KARONESIA.COM | Isu anggaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali menjadi sorotan publik. Dua pos pengeluaran besar, yakni gaji anggota DPRD dan alokasi biaya konsumsi Pemkot, menimbulkan kritik luas karena dinilai mengabaikan prioritas pelayanan publik.

Gaji anggota DPRD Tangsel disebut mencapai Rp46 juta per bulan, atau sekitar Rp921 juta per tahun, belum termasuk tunjangan, pakaian dinas, dan fasilitas medical check-up. Rancangan anggaran 2025 menempatkan Rp391,5 juta untuk pakaian dinas dan Rp224,4 juta untuk medical check-up 50 anggota DPRD.

Seorang warga menilai Wali Kota Benyamin Davnie perlu mengevaluasi kebijakan anggaran agar kinerja pejabat lebih diprioritaskan daripada fasilitas yang berlebihan.

“Yang lebih penting adalah peningkatan kinerja DPRD dalam melayani masyarakat,” ujar warga tersebut.

Selain itu, biaya makan dan minum Pemkot Tangsel pada 2024 mencapai Rp66 miliar, tersebar di hampir seluruh OPD, termasuk kebutuhan rapat, pelatihan, perjalanan dinas, dan jamuan tamu. Alokasi konsumsi rapat meningkat dari Rp50,07 miliar menjadi Rp60,29 miliar, sedangkan jamuan tamu naik dari Rp6,75 miliar menjadi Rp7,22 miliar.

Wali Kota Benyamin Davnie menegaskan, laporan keuangan Pemkot telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dipublikasikan secara terbuka sejak 2019.

“Belanja makan-minum tersebar di 37 perangkat daerah, termasuk enam TK negeri, 157 SD, 24 SMP, tiga RSUD, dan 35 puskesmas. Termasuk juga konsumsi pasien rawat inap di RSUD,” jelas Benyamin, seperti dikutip dari Antara.

Meski transparan, polemik anggaran Tangsel tetap mengemuka. Publik menekankan perlunya keberpihakan anggaran pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar pengeluaran pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat. (*)

Editor: Lingga
© KARONESIA 2025